Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN OBJEK JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN PINJAM ME…

MUHAMMAD SYIRVAN MULZAN

Salah satu bentuk dari layanan Financial Technology (Fintech) adalah Peer to peer Lending. Peer to peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online pada sebuah marketplace yang mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan orang yang ingin memberikan pinjaman. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan …

TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI DARAT TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK K…

Nurfahlita Dewi Rambe

Perlindungan konsumen merupakan salah satu lembaga perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 193 Ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah…

KAJIAN TINGKAT KERENTANAN SOSIAL DI KECAMATAN TRIENGGADENG PASCA GEMPA BUMI P…

Rinaldy Maulidin

Sebuah bencana kerap menyebabkan penyintasnya berada pada posisi yang lebih rentan dibanding sebelumnya. Pada peristiwa gempa bumi Pidie Jaya 2016, terdapat lima desa yang mengalami dampak terparah akibat bencana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial dan menganalisis dinamika perubahan kerentanan sosial pada tingkat Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 2015-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yan…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 587/PID.B/2019/PN JKT PST TENTANG TINDAK PIDANA PER…

Titi Zara

Berdasarkan Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Ta-hun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, mengenai Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia terutama organ ginjal yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenakan juga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Ta-hun 2007 tentang PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan jumlah terdakwa 4 (empat), yaitu Agung Setiawan (terdakwa I), Deni Fajar Muharam (terdakwa II), Ahmad Junaedi (terdakwa III), Ali Suryadi (terdak…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV.SULTAN A…

RIZKI MUNANDAR

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataanya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Sultan Aceh Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadai mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil p…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGA…

FANI YURNALIS

ABSTRAK Fani Yurnalis 2022 WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JASA KONSTRUKSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI DI KOTA PADANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 109) pp., bibl., app., tabl. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perba…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER…

YASMI AZKIA SYUKRI

Yasmi Azkia Syukri, 2022 ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER TO PEER (P2P) LENDING Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57), pp, bibl, app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Selain itu…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAY…

THALIA HANA THUFAILAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 huruf a mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha membuat pangan olahan yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Ko…

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DANA USAHA MELALUI PT. SARANA M…

IKBAR ATHALLA FAUZI

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, namun pada praktiknya, masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal perjanjian pinjaman dana, salah satunya adalah debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Kota Medan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia c…

PELAKSANAAN PEMBERIAN RELAKSASI KREDIT BAGI UMKM OLEH PERBANKAN SEBAGAI DAMPA…

NABILA FERUSKHA

Penetapan status pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian nasional khususnya dalam sektor usaha UMKM. Dalam menangani kesulitan tersebut maka pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi kredit bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyeb…


    SERVICES DESK