Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERALIHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE

Aulia Nahla Indah

PERALIHANHARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE Aulia Nahla Indah * Imam Jauhari ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Aturan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan tercantun di dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut mengacu kepada perkawinan dengan azas monogami, namun harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh berbeda dengan perkawinan monogami. Di dalam Pasal 94 ayat (1).…

STUDI ANALISIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH DIBAWAHUMUR: PENELITIAN DI MAHKAMAH …

Kurnianda

ABSTRAK KURNIANDA 2023 STUDI ANALISIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR: PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59), pp.,bibl.tabl. (Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun sebagai mana yang sebutkan didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada …

TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA (SUATU PENELITIAN DI KECA…

Sarah Mailan Siregar

Masyarakat Mandailing menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yang menggunakan marga sebagai sebutan kelompok. Marga pada hakikatnya adalah sebutan suatu kelompok kerabat menurut garis keturunan ayah. Pelaksanaan adat dan Hukum dalam kehidupan masyarakat. Mandailing dilakukan berdasarkan struktur dan sistem hukum adat disebut Dalihan Na Tolu. Masyarakat Padang Sidimpuan Tenggara menganut sistem perkawinan exogami, oleh karena itu perkawinan semarga menurut adat Mandailing adalah dilarang…

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITAN…

Rizkina Mewahni

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah) Rizkina Mewahni* Iman Jauhari** Yusri*** ABSTRAK Aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Hukum Islam pengangkatan …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DARI TINDAK PIDANA…

Rian Gumiwa

Tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) merupakan perbuatan merendahkan wibawa dan martabat pengadilan. Maraknya peristiwa penganiyaan terhadap hakim saat melaksanakan tugas dipersidangan merupakan suatu bentuk kemunduran dalam sistem hukum pidana Indonesia, dalam pelaksanaannya berbanding terbalik dengan apa yang terkandung didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberi…

ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN BUKU YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI MARKETPLACE DALA…

Zainul Arifin

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia marak terjadi, salah satunya pembajakan buku yang dicetak secara bebas tanpa Izin dari Pengarang atau Penerbit. Kasus ini semakin melebar ketika penjualan dilakukan secara online. Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Bulan April 2020 terdapat 25% format PDF yang dibagikan secara gratis, kemudian terdapat 54,2% penjualan buku fisik bajakan melalui Marketplace, dan 20,8% penjualan buku format PDF. Pada dasarnya Pasal 9 ayat (3) UUHC Tahun 201…

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ZUL AKLI

PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Zul Akli* Madiasa Ablisar** Mohd. Din*** Iman Jauhari**** ABSTRAK Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. A…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (SUATU PENE…

Almas Salsabila

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (Suatu Penelitian di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe) Almas Salsabila* Ilyas** Iman Jauhari*** ABSTRAK Perkawinan yang dilakukan melalui qadhi nikah tidak sah merupakan suatu perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Dimana hukum negara mengesahkan terjadinya suatu perkawinan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke…

PENYELESAIAN PERKARA JARIMAH KHALWAT MENURUT HUKUM ADAT DI ACEH UTARA

Muhammad Rudi Syahputra

Perkara jarimah khalwat merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Penyelesaian perkara jarimah khalwat sejak tahun 2016 sampai dengan triwulan I tahun 2022 dilakukan melalui peradilan adat gampong dengan melibatkan pihak Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara. Padahal jika pelaku jarimah khalwat berbeda gampong, maka tidak lagi menjadi kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikannya, melainkan kewenangan Mahkamah Syar’iyyah. Hukuman adat yang diberikan pun sangat berv…

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…


    SERVICES DESK