Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HART…

Childa Meuthia

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HARTA WARIS (Penelitian di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh) Childa Meuthia* 2 Dr.** Dr.*** ABSTRAK Akta hibah wasiat merupakan salah satu jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Idealnya, pembuatan akta hibah wasiat dilaksanakan dengan tertib hukum, salah satunya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda penghibah se…

IMPLEMENTASI DAN URGENSI LARANGAN MENIKAH SEMARGA PADA MASYARAKAT PAKPAK BOAN…

Shalawati

Didalam hukum adat Aceh Singkil mengatur tentang larangan menikah semarga di kenal suatu institusi adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat Desa Tanjung Mas. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku PakPak Boang yang melarang keras adanya larangan pernikahan semarga. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat Pakpak Boang masih banyak yang melanggar peraturan hukum adat larangan pernikahan dengan semarga. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan …

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor …

PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (SUATU PENELITIAN PADA MAHK…

Laiyina Miska

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun dalam berkehidupan bermasyarakat penetapan dispensasi perkawinan masih banyak terdapat pen…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK ADOPSI: SUATU PENELITIAN PADA DINAS …

Anisah Mahdiyah

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya”. Akan tetapi, dalam prakteknya orang tua angkat tidak mempertemukan anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahukan asal-usul anak yang diad…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…

Fadli Wahyudi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Dina Syaila Rahma

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

ANALISIS HUKUM PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

Naufal Rizqullah

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh …

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PENJARA (SUATU PENELITI…

NANTA SHAKA MUZAKKY

ABSTRAK Nanta Shaka Muzakky 2023 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Keberadaan Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lem…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…


    SERVICES DESK