Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT ADANYA PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF (…

Citra Shinta Meutia Denies

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT ADANYA PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen) Citra Shinta Meutia Denies Iman Jauhari** Suhaimi*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (2) UUD No 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah penyerahan harta benda milik sendiri, dan objek wakaf harus berupa harta benda yang tidak bergerak atau bergerak yang dimiliki secara sah oleh pihak yang berwakaf. Pasal 4 PP No 28 Tahun 1997 ditegaskan bahwa tanah yang diwakafkan harus me…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEABSAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA KEHADIRAN PEMBINA

Eva Juliana

KEABSAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA KEHADIRAN PEMBINA  Iman Jauhari Eva Juliana  Siti Rahmah  ABSTRAK Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilakukan oleh pembina melalui rapat pembina yang sah dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus perubahan anggaran dasar yang dilakukan tanpa kehadiran pembina, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan dala…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KAN…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN Chairul Yunadi Teuku Saiful 1 Iman Jauhari 2 3 ABSTRAK Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri disaat sebelum atau sesudah perkawinan yang umumnya mengatur pemisahan harta. Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan setelah itu disahkan dan d…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…

REKONSEPTUALISASI GADAI ADAT ACEH (GALA) BERBASIS SYARIAH

Muhammad Iqbal

Praktik gala dalam masyarakat Aceh yang semula berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial dan perlindungan ekonomi, namun dalam perkembangan kontemporer cenderung mengalami penyimpangan menjadi instrumen ekonomi yang berpotensi eksploitatif. Praktik gala yang berlangsung tanpa batas waktu, penguasaan penuh objek gala oleh penerima gala, serta hilangnya akses pemilik tanah terhadap sumber penghidupan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai keadilan dalam hukum adat, prinsip rahn da…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA US…

Indrayati Febisyah Ananda

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Indrayati Febisyah Ananda * Iman Jauhari ** Siti Rahmah *** ABSTRAK Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menentukan bahwa Pelapor dan/atau Terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaika…

PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMU…

Intan Barizah

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Untuk memperoleh hak asuh anak, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang menginginkannya adalah dengan mengajukan tuntutan …

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT (SUATU PEN…

Muhammad Habban Farisy

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung,…

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISL…

TEUKU MUHAMMAD ATHAR

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, namun dalam praktiknya di pengadilan terdapat beberapa kasus hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah, hal ini menyebabkan penetapan hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada pihak tertentu secara mutlak, sehingga menimbulkan dinamika dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan hak asuh anak akibat perceraian menurut undang-un…

PEMENUHAN HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI (SUATU PENELITIAN DI…

Inayatillah

Poligami diperbolehkan secara terbatas dan harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan bagi istri dan anak. Namun, meskipun prosedur administratif dan persidangan telah dilalui melalui pemeriksaan oleh Mahkamah …


    SERVICES DESK