Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKANRNSURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAHYA…

Fauzan

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA Fauzan* Eddy Purnama** Ilyas Ismail** ABSTRAK Akta Jual Beli (AJB) merupakan dasar pendaftaran tanah. Dalam praktik di Kabupaten Pidie Jaya masih ditemukan pembuatan AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek yang ternyata telah bersertipikat. Penggunaan SKT dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan norma…

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAY…

Musanna Maulidiana

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA BANDA ACEH Musanna Maulidiana * Ilyas ** Muhammad Zaki *** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan PTSL dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran t…

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT YAN…

Munazar

PERLINDUNGAN PEMBELI BERIKTIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT YANG DIALIHKAN OLEH PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) Munazar * Husni ** M Adli *** ABSTRAK Perlindungan Hukum terhadap pembeli beriktikad baik dilindungi oleh norma-norma hukum, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016, pembeli yang mempunyai iktikad baik dalam transaksi jual beli tanah wajib d…

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA US…

Indrayati Febisyah Ananda

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Indrayati Febisyah Ananda * Iman Jauhari ** Siti Rahmah *** ABSTRAK Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menentukan bahwa Pelapor dan/atau Terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaika…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA

Nailis Wildany

INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA Nailis Wildany Husni** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan praktik hukum Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Dalam perkembangannya, sejumlah fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan publik dan …

TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…

Ridho Brilian Laksamana

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…


    SERVICES DESK