Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA …
ATIRA RISKA
ABSTRAK ATIRA RISKA, 2024 PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA KASUS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 75 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi,S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dan Pemasyarakatan (WBP) Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar bela…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HU…
Muhammad Zakirul Fuad
Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Pada umumnya i…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN…
Cut Firna Salsalia
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediasi di …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BIJI KOPI MENGGUNAKAN METODE CONTINUOUS REVI…
Anggun Rizky
Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan (KBQ Baburayyan) adalah koperasi pengolahan kopi arabika Gayo yang terletak di Takengon, Aceh Tengah. Koperasi ini menghadapi tantangan dalam manajemen persediaan biji kopi, terutama karena ketergantungan pada musim panen serta fluktuasi permintaan. Kurangnya perencanaan stok yang tepat sering menyebabkan masalah overstock (kelebihan stok) dan stockout (kekurangan stok), yang berisiko menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu hubungan perdagangan, baik de…
- Fakultas Teknik Industri, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENILAIAN POSTUR TUBUH TERHADAP RISIKO MUSCULOSKELETAL DISORDER PADA ATLET DR…
AHMAD FAUZAN MAULANA
PDBI Aceh merupakan cabang organisasi PDBI di Provinsi Aceh yang bertugas dalam melatih atlet drumband agar dapat bersaing di ajang pekan olahraga. Atlet tersebut dituntut untuk mempunyai fisik dan mental yang kuat. Hal ini dikarenakan para atlet harus memainkan instrumen musik sembari melakukan kegiatan baris-berbaris. Tuntutan fisik tersebut menyebabkan beberapa bagian tubuh atlet merasakan nyeri dan sakit yang mana dapat menimbulkan gangguan musculoskeletal disorder (MSDs). Berdasarkan kon…
- Teknik Mesin dan Industri, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KAJIAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI…
Afzal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP secara rigid telah mengatur kewenangan subsistem peradilan pidana, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan yang sering dipraktikkan hakim, walaupun jenis putusan tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, kecuali hanya disebutkan dalam Pasal 263 huruf a KUHAP ten…
- Program Studi Magister Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…
Tari Endah Guntari
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya