Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI DALAM PENYELESAIAN KONFLI…

M. Syuib

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir melalui proses panjang, rumit, dan penuh dinamika. Hadirnya UUPA menjadi titik balik untuk membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Keyakinan itu sangat beralasan mengingat materi muatan UUPA yang sangat lengkap meliputi aspek pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hingga adat istiadat. UUPA telah dinyatakan sebagai lex specialis bagi Aceh. Namun, dalam implementasinya, UUPA seringkali mengalami konflik norm…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SECARA SEPIHAK (PENELITIA…

MENA VIANTI ZAHRA

Penelitian ini membahas tentang praktik pemutusan perjanjian sewa rumah secara sepihak oleh pemilik rumah di Gampong Kota Baru, Banda Aceh. Dalam perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak seharusnya terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilak…

ANALISIS KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PASIEN RAWAT JALAN MENGGUNAKAN METODE CUS…

SYIFA URRAHMI

Layanan kesehatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, memulihkan atau meningkatkan kesehatan seseorang atau masyarakat. Salah satu layanan Kesehatan dasar adalah puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Ulee Kareng yang berada di Kota Banda Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kualitas layanan, berdasarkan hasil observasi mengenai kepuasan pasien, ditemukan bahwa banyak pasien mengeluhkan waktu tunggu selama 15 sampai 20 menit akibat sistem pendaftar…

PENETAPAN STATUS HUKUM AL-MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM MENYANGKUT BIDANG KEWARISAN

Cut Israviana Rizqya

PENETAPAN STATUS HUKUM AL-MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM MENYANGKUT BIDANG KEWARISAN

IMPLEMENTASI LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VALUE STREAM MAPPING (VSM) UNTU…

AULIA FAHMI

CV. Consist Product adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang pengelasan, konstruksi, dan pemotongan logam. Perusahaan ini berlokasi di Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kota Banda Aceh, dan menyediakan jasa serta produk di bidang mekatronika, teknologi terapan, interior, dan eksterior. Consist Product bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam operasionalnya, perusahaan ini berupaya meminimalkan pemborosa…

EVALUASI BEBERAPA SIFAT KIMIA TANAH PADA LAHAN PERTANAMAN NILAM DI KECAMATAN …

Rafiki Alfira

Rafiki Alfira 2005108010059. “Evaluasi Beberapa Sifat Kimia Tanah Pada Lahan Pertanaman Nilam Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya”. Dibawah bimbingan Ilyas sebagai pembimbing utama dan Zuraida sebagai pembimbing anggota. RINGKASAN Tanaman nilam (Pogostemon Cablin Benth. ) adalah salah satu jenis tanaman yang menghasilkan minyak dengan nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman nilam termasuk dalam kategori yang membutuhkan kebutuhan hara cukup tinggi, khususnya nitrogen, fosfor, dan k…

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMA…

Muhammad Ilham Munandar

Pembinaan narapidana kelompok penyandang disabilitas adalah suatu upaya untuk memberikan perawatan, rehabilitasi, dan pembinaan kepada narapidana yang memiliki disabilitas fisik atau mental selama menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah pokok penelitian yaitu pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, kebijakan pembinaan narapidana disabilitas fisik dan disabilitas mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

TINJAUAN NORMATIF KEABSAHAN SAKSI KELUARGA DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA…

AGRA BILAL RAMADHAN

Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) RBg mengatur mengenai siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi di dalam suatu perkara dalam hal ini saksi keluarga merupakan salah satu di dalamnya. Penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian perkara perceraian tetap dilakukan meskipun tanpa adanya suatu aturan yang mengatur dengan jelas mengenai penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian perkara perceraian yang membuat keterangan dari saksi-saksi ini dipertanyakan kesubjektifitas…

KEKELIRUAN DALAM PENENTUAN KUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA PADA DAKWAAN (STUD…

Miftahul Jannah

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan identitas pelaku, kapan dan di mana peristiwa pidana dilakukan yang disusun secara cermat serta jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Namun dalam faktanya, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak tepat. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku menggunakan pasal pemerkosaan di mana seharusnya menggunakan pas…

TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…

Ridho Brilian Laksamana

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…


    SERVICES DESK