IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN AS…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk di bidang pertanahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan…
KONSINYASI TERHADAP TANAH SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH PELABUHAN BALOHAN SA…
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul ketika objek pengadaan tanah berada dalam status sengketa, sehingga menghambat proses pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 men…
KEABSAHAN RUJUK PASCA PUTUSAN TALAK SATU BAIN SUGHRA MENURUT MAHKAMAH SYARIâ€â€¦
Permasalahan talak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan jatuhnya talak. Dalam hukum Islam, talak dianggap sah sejak diucapkan apabila memenuhi rukun dan syarat syar’i, sedangkan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA SEBAGAI NARKOTIKA GOLONG…
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang terus menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, namun di sisi lain narkotika juga memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan apabila digunakan secara benar dan diawasi secara ketat. Permasalahan muncul ketika tanaman ganja, yang secara ilmiah dan empiris menunjukkan potensi manfaat medis, tetap diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga dilarang digunakan untuk pe…
KEDUDUKAN AKTA HIBAH TANAH YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BAGI PENERIMA HIBAH B…
Pasal 210 KHI membatasi hibah hanya sepertiga bagian harta. Dalam praktiknya terdapat akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT/PPTS melebihi ketentuan batas maksimal tersebut. Adanya gugatan pembatalan akta hibah tanah yang melebihi batas maksimal tersebut menimpulkan permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat melebihi batas maksimal, bagaimana perlindungan hokum terhadap penerima hibah dengan itikad baik dan bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah ta…
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN
ABSTRAK
Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth.
Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …
