KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN…
KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN DI KOTA BANDA ACEH
Fauzi Maulana , Adwani , Ilyas
ABSTRAK
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam kenyataannya, akta protokol notaris yang telah pensi…
DESENTRALISASI BIDANG PENATAAN RUANG DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA…
DESENTRALISASI BIDANG PENATAAN RUANG DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(Study Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh)
Arnita
Prof. Dr. Faisal A. Rani, SH.,M.Hum.
Prof. Dr. Ilyas Ismail, SH.,M.Hum.
Dr. Efendi, SH., M.Si.
ABSTRAK
Kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bidang penataan ruang dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggambarkan penyelenggaraan penataan ruang bersifat top down. Sedangkan dinamika perk…
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUATU PENE…
Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh agar diversi berhasil diterapkan dan apa yang didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi pada Kepolisian Resort Banda Aceh adalah orang tua yang kurang rasa kepeduliaan, kurang kerja sama antar pihak y…
DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYA…
ABSTRAK
Muhammad Alif Ghufran
Rifqi,
(2021)
DISPARITAS PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 55) pp.,bibl.,tabl,app
(Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dijelaskan izin Usaha yang diperlukan untu…