Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REFORMASI PRAPERADILAN MENJADI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERAD…

Erwin Susilo

Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu secara optimal menjalankan fungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin peradilan yang adil. Kelemahan tersebut tampak pada sifat pasif hakim, ruang lingkup pemeriksaan yang hanya bersifat formil, ketentuan gugurnya praperadilan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta ketiadaan batas waktu penyidikan dan penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan…

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…

Nanda Zulisma Yenni

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) Nanda Zulisma Yenni* Azhari** M. Adli*** ABSTRAK Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…

KEKUATAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PI…

Sukriyadi

Minimnya alat bukti mengakibatkan proses peyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana pembunuhan tidak bisa diajukan kepersidangan ketika hanya menggunakan alat bukti petunjuk yang rentan untuk dibantah di depan persidangan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga diperlukan adanya kualitas alat bukti lainnya dalam hal ini penerapan psikologi forensik terhadap perkara yang minim alat buktinya, seperti halnya perkara pembunuhan. Sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses …

PERENCANAAN PENJADWALAN MAINTENANCE UNTUK RNMENINGKATKAN KEANDALAN PADA LINI …

ALIF ALWANDA

PT. Maxmaster Indonesia mengalami downtime dan produk cacat pada lini pengemasan akibat tidak adanya penjadwalan pemeliharaan yang terstruktur. Penelitian ini merancang jadwal pemeliharaan menggunakan Reliability Centered Maintenance (RCM) melalui tahapan identifikasi sistem, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Logic Tree Analysis (LTA), dan Task Selection. Hasil FMEA menunjukkan tiga komponen paling kritis: Belt Conveyor (RPN 324), Pneumatic Cylinder (RPN 240), dan Horizonta…

REKONSEPTUALISASI HAK LANGGEH TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM KAITAN…

Nila Trisna

Hak Langgeh atau disebut juga dengan (Syuf’ah) sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak Langgeh merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak Langgeh tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh. Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Provinsi Aceh, peralihan hak dilakukan me…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA AB…

Muhadir

KUHP membahas tentang aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan aborsi dalam Pasal 194 secara khusus. Namun, atas perbuatan aborsi yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ketentuan pidana yang diterapkan berbeda. Seharusnya berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori…

ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN SUKU CADANG MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA WAG…

SALSABILA RHAMANDARISKA

PT Mifa Bersaudara adalah perusahaan tambang batubara yang mengandalkan mesin crusher dalam proses produksinya. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam pengendalian persediaan suku cadang mesin crusher, antara lain tingginya harga komponen, lead time pengadaan yang panjang, serta fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan metode MinMax Stock yang hanya memperhitungkan batas minimum dan maksimum tanpa mempertimbangkan dinamika permintaan, seh…

ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN KIMIA POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC) PO…

Nursyafni Delfi

Perumdam Tirta Daroy merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyaluran air bersih wilayah Kota Banda Aceh. Proses produksi air bersih menggunakan bahan kimia Poly Aluminium Chloride (PAC) powder dan kaporit powder. Pengendalian persediaan bahan kimia PAC powder dan kaporit powder penting dilakukan agar tidak terjadi overstock dan pemborosan biaya persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk meramalakan permintaan bahan kimia PAC powder dan kaporit powder menggunakan simulasi Monte …

PERENCANAAN SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU GABAH MENGGUNAKAN ALGOR…

MELA MUTIA

Kilang Padi Riski Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penggilingan padi dan produksi beras. Dalam kegiatan operasionalnya Kilang Padi Riski Perkasa masih mengalami kendala terkait perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku gabah yang belum terstruktur secara matematis. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan sistem persediaan bahan baku gabah yang optimal dengan menggunakan metode Double Exponential Smoothing (Brown) untuk peramalan permintaan dan A…


    SERVICES DESK