Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA SEBAGAI NARKOTIKA GOLONG…

Yulizar

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang terus menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, namun di sisi lain narkotika juga memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan apabila digunakan secara benar dan diawasi secara ketat. Permasalahan muncul ketika tanaman ganja, yang secara ilmiah dan empiris menunjukkan potensi manfaat medis, tetap diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga dilarang digunakan untuk pe…

KEDUDUKAN AKTA HIBAH TANAH YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BAGI PENERIMA HIBAH B…

Rayyan Fakhri

Pasal 210 KHI membatasi hibah hanya sepertiga bagian harta. Dalam praktiknya terdapat akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT/PPTS melebihi ketentuan batas maksimal tersebut. Adanya gugatan pembatalan akta hibah tanah yang melebihi batas maksimal tersebut menimpulkan permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat melebihi batas maksimal, bagaimana perlindungan hokum terhadap penerima hibah dengan itikad baik dan bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah ta…

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM KERANGKA PEMAJUAN KE…

Nasrianti

PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM KERANGKA PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH Nasrianti Sanusi Azhari Ilyas Yunus ABSTRAK Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mencakup, musik, seni, tari, desain, nama, tanda, simbol, pertunjukan, bentuk arsitektur, kerajinan tangan, narasi, atau ekspresi budaya lainnya, yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan dapat dipertahankan sebagai hak kebendaan. Perlindungan hak cipta EBT diatur dengan Undang-Undang Republik …

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN …

Fhonna Oktaviola Wulandari

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAAN NEGERI ACEH TAMIANG Fhonna Oktaviola Wulandari* Rizanizarli** M. Nur*** ABSTRAK Pelaksanaan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, salah satu nya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke keadaan se…

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK P…

Bariq Fajar Musaid

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI RESORT KOTA BANDA ACEH Bariq Fajar Musaid, 1 Ilyas, 2 ABSTRAK Rizanizarli 3 Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara jelas menyatakan bahwa yang dapat memberikan persetujuan untuk dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta ata…

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…


    SERVICES DESK