Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN …

Fhonna Oktaviola Wulandari

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAAN NEGERI ACEH TAMIANG Fhonna Oktaviola Wulandari* Rizanizarli** M. Nur*** ABSTRAK Pelaksanaan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, salah satu nya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke keadaan se…

WANPRESTASI OLEH PASIEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD IJARAH JASA PELAYAN…

Muhammad Fajar Ramadhan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa akad ijarah adalah bentuk perjanjian antara Rumah Sakit dengan pasien, dimana Rumah Sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa, dalam upaya mengobati penyakit yang dialami pasien. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa pasien yang tidak melakukan kewajibannya dimana pasien seharusnya membayar atas …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG L300 (SUATU PENEL…

FITA RONAYA

ABSTRAK Fita Ronaya, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG L300 (Suatu Penelitian di Koa Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp., tabl., bibl. Dr. Teuku Saiful, S. H., M. Hum Pasal 191 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Namun kenyataan di lapangan, beberapa penumpang …

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH ( PERUMDA) TIRTA DAROY BANDA ACEH DALAM…

Natasya Ananda

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak hak konsumen berupa kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagaimana diperkuat dengan Qanun Kota Banda Aceh Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah menjelaskan bahwa PERUMDA bertujuan untuk menyelenggarakan penyediaan air bersih demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Namun dalam kenyataannya pihak PERUMDA Tirta Daroy belum…

STATUS KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH RNDI BIDANG PERTANAHAN PASKA PERATURAN PRES…

Jamaluddin

Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 untuk melaksanakan amanat dari Pasal 253 UU Pemerintahan Aceh Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SPKA) ke dalam struktur Or…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG BER…

Dian Andahani

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan …

TINDAK PIDANA PENELANTARAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN (SUATU PENELITIAN DI WIL…

NANDA AULIYA

ABSTRAK NANDA AULIYA, (2023) Tindak Pidana Penelantaran Bayi Yang Baru dilahirkan ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp.,tabl.,bibl., Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “barangsiapa menaruh anak yang dibawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalka…

ANALISIS ERGONOMI MAKRO TERHADAP KINERJA KARYAWAN BERDASARKAN MODEL SYSTEM EN…

ifdhal sissia manaf

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan rumah sakit tipe B yang berada di Banda Aceh memiliki tugas melayani masyarakat. Para perawat harus memiliki kinerja yang baik agar bisa melayani masyarakat dengan baik, analisis kinerja karyawan dapat ditinjau menggunakan ergonomi makro. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis ergonomi makro dan menganalisis kondisi lingkungan fisik kerja yang ada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa. Ergonomi makro dianalisis dengan men…

URGENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU…

Taqwallah

Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan: Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau, izin penyelenggaraan angkutan. Namun dalam Instruksi Kapolri Nomor: …

PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS L…

Riki Susanto

RIKI SUSANTO (2023) PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KAMPUNG TANOH DEPET KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v.54), pp., bibl., tabl,. Abdurrahman, S.H., M. Hum. ABSTRAK Menurut Pasal 19 UUPA tujuan pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hukum hak atas tanah, untuk itu diperlukan pembuktian kepemilikan dalam pelaksanaa…


    SERVICES DESK