Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN …

Puteri Indahsyah Fitri

ABSTRAK PUTERI INDAHSYAH FITRI (2023) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 68) pp.,bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,MH.) Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pi…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MI…

Rizka Rahmadana

ABSTRAK Rizka Rahmadana (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57) pp.,tabl.,bbil. (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidan…

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PIDANA PEMECATAN PADA PRAJURIT TNI A…

Nurul Latifah

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pealnggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Tujuan dari penulisan skripsi untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI AD melaku…

TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP SENJATA API (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUK…

RIYAN ZULFA RIZKI

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur, diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penada…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUAT…

Agustia Darma

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan factor penyebab tindak pidana pencabulan oleh anak, upaya penegak hukum dalam menanggulanginya, dan alasan hakim memberikan hukuman yang berbeda pada kasus semacam itu. Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara peraturan hukum dalam undang-undang dengan realitas pelaksanaannya di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabul…

TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN PADA P…

ZULFITRIANI

Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Uu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Uu) mengatakan “Orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemunggutan suara dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyal Rp. 18.000.000”. Namun pada kenyataanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tindak pidana pemilu sudah 2 (dua) kali terjadi berturut-turut di kota Band…

TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERA…

Meidinar Sauqi Fitra

ABSTRAK MEIDINAR SAUQI FITRA, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat) 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., bibl.,tabel. Dr. Ida Keumala Jempa, SH., MH. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang m…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON…

M.RAYFANDI

Dasar hukum penipuan adalah Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dasar hukum ini merupakan sebuah aturan konkrit yang mengatur tentang tindak pidana penipuan di Indonesia, sehingga mampu menghukum masyarakat dalam ur…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI LEMBAH GUNUNG SEULA…

MUHAMMAD HABIL FAHADI

ABSTRAK MUHAMMAD HABIL FAHADI, 2023 (Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.) Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Namun kenyataannya masih terdapat kejadian pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Lembah Gunung Seulawah. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab t…

TANGGUNG JAWAB PT. NUSANTARA SAKTI BANDA ACEH TERHADAP CACAT MOTOR DALAM PERJ…

MAULIDYA PUTRI

Motor yang dipesan secara inden seharusnya datang dalam keadaan sesuai seperti yang telah dijanjikan, namun pada kenyataannya beberapa konsumen mendapati motor inden yang baru mereka beli mengalami cacat motor, dalam Pasal 1508 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli” sehingga …


    SERVICES DESK