Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA TERHAD…

MUHAMMAD AREIF RAHMATILLAH

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif guna merumuskan program pembangunan desa yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Melalui Musrenbangdes, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Namun masih menghadapi tantangan, terutama karena keterlibatan perempuan relatif rendah sehingga kebutuh…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENANGANAN KASUS MYIASIS PADA SAPI PERAH (BOS TAURUS) DI UPTD INSEMINASI BUA…

IRFANNUR

Miasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infestasi larva lalat pada jaringan tubuh hewan yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan serius, menurunnya produktivitas, dan bahkan kematian jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Tugas Akhir bertujuan mengetahui penanganan kasus myiasis pada (Bos Taurus) di UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree Aceh Besar. Penanganan dilakukan melalui pembersihan luka, pengeluaran larva secara terapi menggunakan anti larva…

EFEK PENAMBAHAN LIMBAH IKAN TERHADAP KOMPOSISI KASAR PROBIOTIK RAGI DAN BAKTE…

SAFIRA ZULIYANI

Limbah ikan masih mengandung nutrisi yang baik sehingga bisa dijadikan bahan yang dapat meningkatkan mutu probiotik RABAL. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penambahan limbah ikan terhadap komposisi kasar probiotik ragi dan bakteri asam laktat (RABAL). Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan, perlakuan 0 (P0), yaitu RABAL tanpa limbah ikan yang diambil pada hari ke 5 fermentasi, perlakuan 1 (P1) diberikan 10% limbah ikan ditambahkan RABAL yang diambil pada hari ke 5 fermentasi,…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

INNOVATIVE GOVERNANCE: PENGGUNAAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK HANDHELD SEBAGAI U…

Ferri Rismawan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perparkiran beberapa tahun terakhir belum mencapai target secara optimal, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir oleh sistem parkir konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan meluncurkan inovasi baru yaitu parkir elektronik handheld pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI BANJIR (…

Risky Nirwandi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL …

RAMADHANTY PUTRI BUNGSU

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Lembaga ini bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja melalui lima jenis program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerja…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN IND…

MUHAMMAD NAUFAL FARRAS

Industri kopi di Aceh Tengah merupakan salah satu sektor unggulan di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah, khususnya melalui kopi Gayo yang telah dikenal di pasar internasional. Namun, pengelolaan dan pemberdayaan industri kopi masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Permasalahan yang muncul tidak hanya terkait dengan distribusi bantuan yang tidak merata dan penyuluhan yang belum optimal, tetapi ju…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA MELALUI APLIKASI IPUSTAKA ACEH PADA DINAS…

FARID ARDIANSYAH

Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan berbasis digital sebagai sarana akses literasi yang cepat dan fleksibel. Namun, efektivitas layanan digital perlu dievaluasi dikarenakan, terdapat permasalahan seperti masih keterbatasan buku yang tersedia dan kesulitan dalam melakukan proses login. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi iPustaka Aceh dengan mengacu pada teori End User Computing Satisfaction (EUCS) yang terdiri d…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI INSTANSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER …

ZULHADJ IRFANDI

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan reformasi birokrasi melalui pemangkasan jabatan eselon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2021 sebagai respons terhadap permasalahan mendasar dalam sistem birokrasi. berbagai persoalan mendasar dalam sistem birokrasi Indonesia yang selama ini dianggap tidak efisien, tidak adaptif, dan berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan publik. Reformasi birokrasi p…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK