Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUAL…

Hilmi Khoiriyah

ABSTRAK Berdasarkan surat edaran PeraturanKementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance…

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PADAT KARYA R…

LAILATUN RAHMI

Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan pening…

EVALUASI STATUS KESUBURAN TANAH BERDASARKAN KETINGGIANRNDAN KELERENGAN LAHAN …

FACHRUR ROZI PASI

Fachrur Rozi Pasi 1805108010029. Evaluasi Status Kesuburan Kimia Tanah Berdasarkan Ketinggaian dan Kelerengan Lahan Yang Ditanami Kopi Arabika di Kabupaten Aceh Tengah. Dibawah bimbingan Muyassir sebagai ketua dan Helmi sebagai anggota. RINGKASAN Kopi Arabika Gayo (Gayo coffee) cukup terkenal di Indonesia, karena memiliki cita rasa yang khas dan menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan. Bagi masyarakat Dataran Tinggi Gayo (Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues), kopi id…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN …

FARAH DIANA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan…

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG NUNANG…

SYAHRIN MAFAZA

ABSTRAK Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 (1) menyatakan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan penggunaan dana desa lebih memprioritaskan aspek pembangunan. N…

PERAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DALAMRNPENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KE…

Yuli

ABSTRAK Berdasarkan peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen Pada Pasal 1 ayat (2) menjelasakan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda. Pasar tradisional berguna bagi masyarakat sebagai tempat mata pe…

PENYUSUNAN WEBGIS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN ACEH …

Arif Rahmadi

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan populasi terbanyak di dunia. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Permasalahan yang utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, yaitu berkurangnya luas lahan karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Provinsi Aceh termasuk kedalam 10 provinsi penghasil beras terbanyak di Indonesia. Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan penghasil beras terbanyak adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Menurut …

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABU…

RAHMADI

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN …

AL IKHSANUL IQBAL

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalo…

ENTAMOEBA SP. PADA SAPI ACEH DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR

HIFZIL RAHMATILLAH

ABSTRAK Sapi aceh adalah sapi potong yang berukuran kecil dan merupakan plasma nutfah asli dari Provinsi Aceh. Kendala yang sering dihadapi oleh peternak adalah penyakit parasit pencernaan, salah satu parasit pencernaan yang sering menyerang sapi adalah protozoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya protozoa Entamoeba sp. yang menginfeksi sapi aceh yang berada di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan menggunakan 54 sampel feses …


    SERVICES DESK