Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYE…

NAUFAL IKHSAN SIDDIK SILALAHI

Ombudsman Republik lndonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam me…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMIS…

MARISA SIBENGI

ABSTRAK Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk …

PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TERHADAP IMP…

MUHAMMAD FATWA

Roda pemerintahan daerah harus berjalan semakin baik setiap tahunnya. Penggunaan electronic government atau e-government dalam perwujudan pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (Information and Communication Technology) saat kegiatan pemerintahan berlangsung, diupayakan dapat terciptanya pemerintahan yang lebih efektif serta efisien. Tetapi pada realita dilapangan e-government belum berjalan maksimal sebab masih ada beberapa masalah yang muncul seperti website yang tidak berjalan deng…

MENELAAH KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENJADIKAN KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DESTINA…

FURQA NURRAHMAN

Wisata Halal merupakan suatu model wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam destinasi wisatanya. Wisata Halal termasuk bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Program tersebut didukung dengan disahkannya peraturan khusus Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wisata halal merupakan suatu kegiatan kunju…

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AC…

ANRI AZISMI

ABSTRAK Berdasarkan qanun nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal, DPMPTSP Aceh mempunyai tugas umum melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BENER MERIAH

TYAS RAMADHANA

Bupati Bener Meriah melalui Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Meskipun Peraturan Bupati telah dikeluarkan dan implementasinya telah berjalan untuk mengatur peneriman bantuan sosial, faktanya lmasih adal keluargal yangl memenuhi kriterial miskinl namun tidakl mendapatkan bantuanl sosial, melihat…

PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN ALIRA…

Helmi Haris Munandar

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran - ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam tidak terkecuali Propinsi Aceh. Lewat Surat Edaran yang di keluarkan oleh PLt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berkaitan dengan perbedaan paham atau aliran-aliran dalam Islam di Aceh pada tanggal 13 Desember 2019 yang berisi tentang larangan untuk mengadakan pengajian selain dari I’tiqad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah…

ANALISIS PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDA…

Nurhasanatun

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh merupakan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 192 Tahun 2022 yang bertugas menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa melalui pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh. Dalam realitanya inflasi Permasalahan inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1.23%, perkembangan harga berbagai komunitas pada April 2022 secara umum menunjukan adanya kenaikan. Terjadinya kenaikan indeks h…

PEMETAAN MALARIA PLASMODIUM KNOWLESI PADA MANUSIA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSA…

Nona Rahmaida Puetri

Malaria knowlesi disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit Plasmodium knowlesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi kasus malaria knowlesi, hasil pemeriksaan secara mikroskopis dan PCR serta menetapkan peta persebaran malaria knowlesi di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah retrospektif dengan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dari Balai Litbangkes Aceh dari tahun 2019-2020, data akan…




    SERVICES DESK