Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ETHNICITY AS THE CAUSE OF POLITICAL INSTABILITY IN THE GAMBIA (THE CASE OF TH…

Therese Mendy

ABSTRAK Identitas etnis memang penting dan memainkan peran penting dalam perjuangan politik di Afrika, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian. Identitas etnis penting di Afrika karena sangat penting untuk memperebutkan dominasi politik. Terlepas dari apa yang telah dilakukan mobilisasi etnis di sebagian besar negara Afrika, Gambia menikmati keragaman dan toleransi etnis hingga awal 2016, ketika mantan presiden Gambia, Yahya Jammeh, memperkenalkan etnisitas dalam politik sebagai al…

RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PERBAIKAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN …

Azkia Usanna

Kabupaten Pidie memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun relasi eksekutif dan legislatif kabupaten pidie. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah yang mendukung dalam kegiatan yang ada, hal ini dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di kabupaten pidie yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Qanun No.5 Tahun 2014 kabupaten pidie…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN ALAT …

Nanda Rizki

ABSTRAK Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, membuat setiap negara harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu melindungi negaranya sendiri. Dari Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan di setiap negara, Indonesia mengeluarkan PP No. 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terkhusus di mengenai pemberian bantuan alat kerja UMKM. Penelitia…

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGADAAN BECAK PATROLI SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN BANDA AC…

Teuku Ikram Maulana

Rezim Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin Aminullah Usman mengesahkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2018 yang mana merupakan turunan dari Pepres No. 97 Tahun 2017. Kebijakan ini berhubungan dengan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang menjadi masalah di Indonesia, spesifik Kota Banda Aceh. Berdasarkan Perwal No. 46 Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menggagas program pengadaan becak patroli sampah (PPBPS) untuk menangani …

KINERJA PERANGKAT GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI GAM…

M SALEH YUSUF

ABSTRAK Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dibawah pengawasan Geuchik. Kinerja perangkat gampong dalam melakukan pelayanan publik merupakan suatu aspek yang penting dalam berjalannya sebuah proses administrasi. Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu Perangkat gampong dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelayanan yang…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAA…

MUHAMMAD FIRHAN MAULANA

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kekumuhan ini. Di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak terdapat lingkungan dan permukiman yang memiliki kualitas rendah. Berdasarkan data wilayah kumuh Kota Banda Aceh, kawasan Kecamatan Kutaraja meliputi Gampong Keudah dan Gampong Jawa menjadi wilayah dengan luasan kumuh yang tinggi serta mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implement…

DEGRADASI BUDAYA AKIBAT ASIMILASI PADA MASYARAKAT MELAYU TAMIANG : ANALISIS P…

SIGIT SURYANDA

Asimilasi identik dengan pembauran satu kebudayaan, asimilasi yang terjadi di suatu daerah menyebabkan berkembangnya daerah tersebut dan majunya sumber daya manusia di daerah tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat lokal yang lebih menerima masyarakat pendatang dan lebih terbuka dengan setiap hal – hal baru yang mereka terima, selain dari pada itu asimilasi menciptakan sebuah toleransi yang besar pada suatu daerah. Seharusnya asimilasi yang terjadi di masyarakat dapat meningkatkan kesejaht…

DEGRADASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT LOKAL DI PUSAT KOTA KABUPATEN ACEH TENGAH

Zulaiha

Masuknya para suku pendatang ke daerah Kabupaten Aceh Tengah menyebabkan terjadinya dominasi ekonomi pada bidang perdagangan dan masuknya suku pendatang ke daerah ini juga menyebabkan terjadinya pembauran kebudayaan sehingga hal tersebut berimplikasi pada pergeseran budaya dan juga perpindahan masyarakat lokal dari daerah perkotaan menuju daerah pedesaan.Hal ini terjadi tentu disebabkan karena beberapa faktor tertentu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabk…

KEBIJAKAN RESTITUSI: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAU DISKRIMINASI TERHADAP KA…

Syarifah Rabiatunnisa

Restitusi yang merupakan salah satu produk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bagian dari produk politik yang merupakan kebijakan Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang khusus untuk daerah Provinsi Aceh mengeluarkan peraturan daerah nya berupa Qanun jinayah yang tertuang di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun akar masalah nya yaitu apakah kebijakan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban atau bahkan menjadi bentuk diskrimasi ba…

PERGERAKAN SOSIAL DITINJAU DARI RASA KEPEMILIKAN MASYARAKAT LOKAL (STUDI KASU…

Risa Sanira

ABSTRAK Pergerakan sosial yang dilakukan masyarakat lokal dilatar belakangi dari perbutan maksiat yang melanggar peraturan adat suku Gayo sumang yang disebabkan oleh pembangunan tugu/grafity tanah gayo yang tidak memiliki master plan sehingga berakibat munculnya pandangan negatif dikalangan masyarakat luas terhadap bukit Bur Telege Desa Hakim Bale Bujang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya pergerakan sosial di lokasi wisata Bur Telege yang dilak…


    SERVICES DESK