Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENGARUH SUHU PIROLISIS TERHADAP KUALITAS TEPUNG ASAP CAIR DARI LIMBAH KULIT …
MURIADY
Pengaruh Suhu Pirolisis Terhadap Kualitas Tepung Asap Cair Dari Limbah Kulit Padi Dalam Pengawetan Bakso ABSTRAK Limbah kulit padi mengandung komponen sellulosa, hemisellulosa, dan lignin. Pirolisis dari komponen tersebut akan menghasilkan asap cair dengan kualitas yang baik. Namun hingga saat ini pemanfaatan limbah tersebut belum maksimal. Disisi lain kebutuhan akan adanya pengawet alternatif yang alami sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengolah limbah kulit padi…
- MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (STUDI KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTU…
M.YASIR PUTRA UTAMA
PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (Studi Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Qanun Aceh) M. Yasir Putra Utama1 Faisal A. Rani2 Husni Jalil3 M. Saleh Sjafei4 ABSTRAK Pembentukan hukum daerah (legislasi Qanun) merupakan proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam tahapan pembahasan Qanun (peraturan daerah) telah ada aturan hukum yang mengatur, akan tetapi dalam tahapan- tahapan pembahasan rancangan qanun sampai masa pembentukan aturan hukum daerah, sanga…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WAR…
SHINTA YUANA RIZKI
ABSTRAK Prof. Dr. Faisal A.Rani, S.H., M.Hum. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa salah satu hak yang harus diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
AULIA RAHMAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perd…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya