Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGG…

FAYYAD RIZKI ANANDA

ABSTRAK Fayyad Rizki Ananda, 2022 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGGAM BERMEREK IPHONE BEKAS REKONDISI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,66) pp.,bibl.,app Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang be…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN HARGA EKSPOR IKAN TUNA DI BANDA ACEH

NIA

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah akan mengikat kedua belah pihak. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun di dalam praktiknya masih banyak terjadi wanprestasi khususnya dalam hal pembayaran harga dalam kegiatan Ekspor Ikan Tuna di wilayah Banda Aceh yang dapat merugikan Eksportir itu sendiri. Tujuan…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN HANDPHONE EKS--…

Teuku Maury Darwin

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, berhak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak untuk mendapatkan informasi yang benar,jelas dan jujur, berhak untuk didengar keluhannya, berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk mendapatkan pembinaan, berhak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, serta berhak un…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAY…

THALIA HANA THUFAILAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 huruf a mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha membuat pangan olahan yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Ko…

TINDAK PIDANA MENUDUH DAN MENYERANG KEHORMATAN ORANG DI TEMPAT UMUM (SUAT…

RAHMAT

ABSTRAK RAHMAT, 2021 TINDAK PIDANA MENUDUH DAN MENYERANG KEHORMATAN ORANG DI TEMPAT UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( V, 53 ), pp.,tabl.,bibl. Ida Keumala Jeumpa , S.H.,MH., Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hari, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena …

PERJANJIAN WARALABA FOODPEDIA BANDA ACEH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL…

ARI SYAH PUTRA

ABSTRAK Perjanjian Waralaba Foodpedia Banda Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Yunita, S.H., L.LM Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam pelaksanaan…

THE IMPLEMENTATION OF BURIAL AT SEA REGULATION BASED ON ILO SEAFARER’S SERV…

MAYANG FITRIA PUTRI DESLIN

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS (…

MUHAMMAD ISKANDARSYAH BATU BARA

Abstrak – Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan usaha perseroan yang terkait dengan sumber daya alam memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pasal ini juga mengatur sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) - Aceh Besar belum melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan ini…


    SERVICES DESK