Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH (STUDI TERHADAP TERMINASI POLIT…

RAJA ANSARI

ABSTRAK Perpres No. 23 Tahun 2015 memuat secara tegas bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh (Kanwil BPN Aceh) dialihkan menjadi Dinas Pertanahan Aceh (DPA). Dalam implementasinya Pemerintah Pusat cenderung tidak memiliki political will. Terbukti pengalihan kewenangan BPN ke DPA terus mengalami hambatan. Hal ini merupakan salah satu persoalan political Institusional Pemerintah Pusat untuk menghegemoni kekuasaan di bidang pertanahan di Aceh. Reformasi birokrasi dalam pengalihan …

ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN…

MUHAMMAD RIDHO

ABSTRAK Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang …

KONTRIBUSI ACEHNESE CIVIL SOCIETY TASK FORCE (ACSTF) DALAMRNMEWUJUDKAN PERDAM…

LUCNA NAVILDA

Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) adalah lembaga masyarakat sipil yang lahir berlandaskan kepada konflik yang telah lama berlangsung di Aceh, atas dasar itulah perlunya dibentuk sebuah wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi ACSTF dalam mewujudkan perdamaian dan mengawal UUPA pasca perdamaian di Aceh, dan untuk mengetahui pada pandangan dan tanggapan ACSTF terhadap pelemahan UUPA.…

ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALATRNKELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWANRNPERWAKI…

ANGGA RAMADHANA

Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantu kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap pembuatan kebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun hal ini tidak terjadi karena berbagai kondisi yang diduga adanya kepentingan anggota legislatif dan elit partai. Proses pembentukan AKD DPRA periode 2019-2024 mengalami beberapa penundaan, hingga Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugas dan fungsi DPRA itu sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Pene…




    SERVICES DESK