PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DPR ACEH DALAM MEWUJUDKAN KEKHUSUSAN ACEH
ABSTRAK
Keistimewaan Aceh dalam penyebutan peraturan daerah (Perda) ialah Qanun, yang merupakan produk hasil DPRA dan juga Gubernur Aceh dalam perjalanan pelaksanaan fungsi legislasi di temukan sejumlah masalah yang menghambat hasilnya sebuah Qanun di Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Legislatif dan Teori Kewenangan Legislatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran fungsi legislasi DPRA dalam…
KEJATUHAN POLITIK DINASTI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA RN(STUDI KASUS KEKALAHAN…
ABSTRAK
Fenomena praktik politik dinasti sudah menjadi budaya politik yang tidak terelakkan (budaya politik familisme). Salah satunya praktik politik yang dibangun di Aceh Tenggara. Selama 2 periode kepemimpinan H. Hassanudin, BMM roda pemerintahan dikuasai oleh sanak family H. Hassanudin bahkan pada pemilukada tahun 2017 pejabat petahana maju dalam Pilkada dengan mengandalkan praktik dinasti politik. Namun, praktik politik dinasti runtuh akibat dari kekalahan pasangan petahana Ali Basrah d…
PERILAKU PEMILIH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) P ADA PE…
ABSTRAK
Perilaku pemilih masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Partai Nangroe Aceh (PNA) pada pemilihan legislatif tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dari pada suara tahun 2014. Hal ini diduga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, baik secara sosiologis, rasional maupun psikologis . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih _masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Partai Nangroe Aceh (PNA) pada Pileg tahun 20i9 dan untuk mengetahui pengaruh faktor sosiolog…
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…
Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH
Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda…
ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN…
ABSTRAK
Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang …
KONTRIBUSI ACEHNESE CIVIL SOCIETY TASK FORCE (ACSTF) DALAMRNMEWUJUDKAN PERDAM…
Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) adalah lembaga masyarakat sipil
yang lahir berlandaskan kepada konflik yang telah lama berlangsung di Aceh,
atas dasar itulah perlunya dibentuk sebuah wadah yang dapat menampung
aspirasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kontribusi ACSTF dalam mewujudkan
perdamaian dan mengawal UUPA pasca perdamaian di Aceh, dan untuk
mengetahui pada pandangan dan tanggapan ACSTF terhadap pelemahan
UUPA.…
ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALATRNKELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWANRNPERWAKI…
Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantu
kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap
pembuatan kebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun
hal ini tidak terjadi karena berbagai kondisi yang diduga adanya
kepentingan anggota legislatif dan elit partai. Proses pembentukan AKD
DPRA periode 2019-2024 mengalami beberapa penundaan, hingga
Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugas dan fungsi DPRA itu
sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Pene…
