PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI PRAKTIK MASYARAKAT DESA BLANG BAR…
ABSTRAK
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya pada PilPres 2019 diduga berhubungan dengan fenomena pelanggaran Pemilu yang sering terjadi pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang. Hal tersebut karena adanya Calon Kandidat, Tim Sukses, dan Simpatisan memberikan uang dengan jumlah tertentu sebelum hari PilPres 2019 di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Blang Baroe …
TANTANGAN PARTAI ACEH DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KAMPANYE
ABSTRAK
Partai Aceh adalah Partai lokal yang memperoleh kursi DPRA terbanyak sejak Pemilu 2009, namun jumlah perolehan kursi terus menurun, dari 33 kursi pada Pemilu 2009, menurun menjadi 29 kursi pada Pemilu 2014, dan terakhir memperoleh 18 kursi pada Pemilu 2019. Tantangan pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif kampanye politik untuk meningkatkan kembali elektabilitas Partai Aceh, mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 sudah memasuki era media sosial. Penelitian ini bertujuan…
PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DPR ACEH DALAM MEWUJUDKAN KEKHUSUSAN ACEH
ABSTRAK
Keistimewaan Aceh dalam penyebutan peraturan daerah (Perda) ialah Qanun, yang merupakan produk hasil DPRA dan juga Gubernur Aceh dalam perjalanan pelaksanaan fungsi legislasi di temukan sejumlah masalah yang menghambat hasilnya sebuah Qanun di Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Legislatif dan Teori Kewenangan Legislatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran fungsi legislasi DPRA dalam…
KEJATUHAN POLITIK DINASTI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA RN(STUDI KASUS KEKALAHAN…
ABSTRAK
Fenomena praktik politik dinasti sudah menjadi budaya politik yang tidak terelakkan (budaya politik familisme). Salah satunya praktik politik yang dibangun di Aceh Tenggara. Selama 2 periode kepemimpinan H. Hassanudin, BMM roda pemerintahan dikuasai oleh sanak family H. Hassanudin bahkan pada pemilukada tahun 2017 pejabat petahana maju dalam Pilkada dengan mengandalkan praktik dinasti politik. Namun, praktik politik dinasti runtuh akibat dari kekalahan pasangan petahana Ali Basrah d…
PERILAKU PEMILIH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) P ADA PE…
ABSTRAK
Perilaku pemilih masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Partai Nangroe Aceh (PNA) pada pemilihan legislatif tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dari pada suara tahun 2014. Hal ini diduga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, baik secara sosiologis, rasional maupun psikologis . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih _masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Partai Nangroe Aceh (PNA) pada Pileg tahun 20i9 dan untuk mengetahui pengaruh faktor sosiolog…
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…
Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH
Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda…
ANALISIS PROSES PENGANGGARAN APBA BERBASIS APLIKASI E-RENCANA (STUDI HUBUNGAN…
ABSTRAK
Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang …
KONTRIBUSI ACEHNESE CIVIL SOCIETY TASK FORCE (ACSTF) DALAMRNMEWUJUDKAN PERDAM…
Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) adalah lembaga masyarakat sipil
yang lahir berlandaskan kepada konflik yang telah lama berlangsung di Aceh,
atas dasar itulah perlunya dibentuk sebuah wadah yang dapat menampung
aspirasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian di Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kontribusi ACSTF dalam mewujudkan
perdamaian dan mengawal UUPA pasca perdamaian di Aceh, dan untuk
mengetahui pada pandangan dan tanggapan ACSTF terhadap pelemahan
UUPA.…
