Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUA…

Sheilla Maynisa Salman

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI (Kajian Terhadap Perjanjian Baku Pada PT Hadrah Aceh Pratama Banda Aceh)

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN HARGA EKSPOR IKAN TUNA DI BANDA ACEH

NIA

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah akan mengikat kedua belah pihak. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun di dalam praktiknya masih banyak terjadi wanprestasi khususnya dalam hal pembayaran harga dalam kegiatan Ekspor Ikan Tuna di wilayah Banda Aceh yang dapat merugikan Eksportir itu sendiri. Tujuan…

PELAYANAN POLRESTA BANDA ACEH TERHADAP LAPORAN YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT …

NABILA NOVARA

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di tengah berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2021, Polresta Banda Aceh menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat pelaporan dugaan tindak pidana. Hal tersebut berimb…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAKET SEMBAKO BANTUAN SOSIAL COVID 19 RN(SUATU PEN…

FAHMI ALI AKBAR LUBIS

Di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Namun pada kenyataannya, walaupun KUHP sudah mengatur mengenai sanksi tindak pidana penggelapan, tindak pidana tersebut masih terjadi, termasuk di wilayah Kota Sibolga. Tujuan penulis adalah …

KONSTRUKSI NORMATIF PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KAB…

Ria Fitri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan…

TANGGUNG JAWAB STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PENYALURAN BAHAN BAKA…

Winda Safitri

TANGGUNG JAWAB STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI Winda Safitri Azhari Efendi ABSTRAK Pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur seluruh sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang harus dieksplorasi sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu minyak. Namun yang menjadi inti dalam permasalahan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak oleh SPBU …

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM P…

Teja Pratama

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pe…

DESENTRALISASI BIDANG PENATAAN RUANG DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA…

Arnita

DESENTRALISASI BIDANG PENATAAN RUANG DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Study Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh) Arnita Prof. Dr. Faisal A. Rani, SH.,M.Hum. Prof. Dr. Ilyas Ismail, SH.,M.Hum. Dr. Efendi, SH., M.Si. ABSTRAK Kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bidang penataan ruang dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggambarkan penyelenggaraan penataan ruang bersifat top down. Sedangkan dinamika perk…

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG …

DIAN RIZKI FONNA

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM FIKTIF OLEH NOTARIS Dian Rizki Fonna* Darmawan** Efendi*** ABSTRAK Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Namun dal…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGISIAN DATA BIDANG USAHA DALAM SISTEM ADMINISTRA…

Syarifah Fitri Sarah

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa dalam anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan perseroan di kelompokkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020 atau KBLI 2020, sehingga perseroan yang sebelumnya telah memiliki legalitas harus menyesuaikan maksud dan tujuan anggaran dasarnya kembali dengan KBLI 2020 untuk memperoleh nomor ind…


    SERVICES DESK