Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (ANAL…

Siti Marjani Salsabiila

Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didalamnya mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Setelah berlakunya qanun ini timbul permasalahan berupa belum tercapainya perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan bentuk rumusan pidana yang diatur di dalam qanun ini berupa pidana alternatif yaitu pidana cambuk atau pidana kurungan atau pidana denda. Rumusan pidana alternatif ini memberikan kesempa…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERLINDUNGAN KEBAKARAN HUTAN …

Nabilla Agustina

Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 memberikan amanah kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pengendalian kebakaran hutan dan bertanggung jawab terhadap karhutla diwilayah administrasi wilayah kabupaten tersebut. Melihat data bahwa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pidie sejak tahun 2019 s/d 2023 dalam hal perlindungan kebakaran hutan di Kecamatan Batee dan Padang Tiji belum maksimal. Walaupun secara normatif tanggung jawab pemerint…

IMPLEMENTASI SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PENELI…

Ricky Febriandi

Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Terkait dengan asesmen terpadu diatur dalam Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Reha…

EKSISTENSI LEMBAGA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN ACE…

Raisa Ullya Nisva

ABSTRAK EKSISTENSI LEMBAGA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR Raisa Ullya Nisva Faisal Efendi Sistem pemerintahan mukim berkembang seiring dengan perkembangan Islam di daerah Aceh. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur keberadaan pemerintahan mukim pada Bab XI tentang mukim dan gampong. Berdasarkan undang-undang ini maka dibentuk Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Muk…

PERFORMANSI MORFO-AGRONOMIS PADI MUTAN SIGUPAI M5

Muhammad Rizki Ramadhan

Di Indonesia, nasi merupakan makanan pokok. Sejalan dengan pertambahan populasi penduduk di Indonesia, permintaan akan beras juga meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi padi mutan Sigupai M5 dalam hal morfo-agronomi. Penelitian ini meliputi rumah kasa milik Pusat Riset Padi Aceh di Sektor Timur Kopelma Darussalam, Banda Aceh seluas 62.64 m2. Sembilan galur padi mutan Sigupai M5 (UC-1, UC-2, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-7, UC-8 dan UC-9) dan satu varietas unggulan nasional Mus…

DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …

Sitti Uswatul Hasanah

ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITAN…

Rizkina Mewahni

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah) Rizkina Mewahni* Iman Jauhari** Yusri*** ABSTRAK Aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Hukum Islam pengangkatan …

PERFORMANSI AGRONOMIS PADI SMART (SUPER MUTANT AROMATIC RICE TECHNOLOGY) GENE…

RINA RIANUR

Karakteristik agro-morfologi pada padi sawah penting untuk diketahui karena mempengaruhi tingkat hasil produksi dan produktivitas tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performansi agronomis pada beberapa galur padi SMART Sigupai generasi M5 hasil iradiasi ganda sinar gamma pada pertumbuhan dan produksi tanaman dengan karakter padi lokal Sigupai sebagai pembanding. Penelitian ini telah dilaksanakan sejak bulan September 2021 sampai bulan April 2022 di Sawah Percobaan, Fakulta…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (SUATU PE…

Nazla Nurifa

Dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Meskipun sudah diancam dengan hukuman, namun kenyataannya tindak pidana ini masih terjadi bahkan dilakukan terhadap perempuan peny…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL…

AMMAR IHSAN

ABSTRAK AMMAR IHSAN, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) CABANG BANDA ACEH PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v 50,) pp.,bibl.,app. ISHAK, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 huruf h ditentukan bahwa konsumen memliki hak untuk mendapatkan kompensasi, gant…


    SERVICES DESK