Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS…
Rahmat Nurhidayat
Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau korporasi, secara yuridis tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku jika kerusakan lingkungan berdampak serius terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK…
Akhyar Tarfi
KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK KONFLIK DI PROVINSI ACEH Akhyar Tarfi Ilyas Ismail Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang terlibat dan terdampak konflik di Aceh belum diatur secara khusus dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU 11/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan peraturan perundangan lainn…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN …
Afza Suhendra
Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, peraturan tersebut salah satu yang menjadi patokan dan masih ada peraturan lainnya yang dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang diantaranya anak korban kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya para korban kejahatan seksual tidak mendapatkan restitusi tersebut.…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (ANAL…
Siti Marjani Salsabiila
Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didalamnya mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Setelah berlakunya qanun ini timbul permasalahan berupa belum tercapainya perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan bentuk rumusan pidana yang diatur di dalam qanun ini berupa pidana alternatif yaitu pidana cambuk atau pidana kurungan atau pidana denda. Rumusan pidana alternatif ini memberikan kesempa…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERLINDUNGAN KEBAKARAN HUTAN …
Nabilla Agustina
Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 memberikan amanah kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pengendalian kebakaran hutan dan bertanggung jawab terhadap karhutla diwilayah administrasi wilayah kabupaten tersebut. Melihat data bahwa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pidie sejak tahun 2019 s/d 2023 dalam hal perlindungan kebakaran hutan di Kecamatan Batee dan Padang Tiji belum maksimal. Walaupun secara normatif tanggung jawab pemerint…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PENELI…
Ricky Febriandi
Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Terkait dengan asesmen terpadu diatur dalam Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Reha…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
EKSISTENSI LEMBAGA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN ACE…
Raisa Ullya Nisva
ABSTRAK EKSISTENSI LEMBAGA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR Raisa Ullya Nisva Faisal Efendi Sistem pemerintahan mukim berkembang seiring dengan perkembangan Islam di daerah Aceh. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur keberadaan pemerintahan mukim pada Bab XI tentang mukim dan gampong. Berdasarkan undang-undang ini maka dibentuk Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Muk…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …
Sitti Uswatul Hasanah
ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya