Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA…

Syihabuddin

WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA BENTENG INDRA PATRA Syihabuddin * Efendi ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan “Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya, dan dalam Pasal 99 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian C…

PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PERFORMANSI MORFO-AGRONOMIS, DAN KU…

Safrizal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik terhadap performansi morfo-agronomis, dan kualitas hasil padi lokal Sigupai ABDYA galur mutan M5. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan September 2023 di Pusat Penelitian Padi Aceh (PPRA), Laboratorium Penelitian Tanah dan Tanaman, Laboratorium Teknologi & Industri Benih, dan Laboratorium Analisis Pangan dan Hasil Pertanian. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu …

WANPRESTASI PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA CV.GUNUNG MAS PERKASA DENGAN TOKO BA…

Mursalin

ABSTRAK Mursalin, (2023) WANPRESTASI PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA CV.GUNUNG MAS PERKASA DENGAN TOKO BANGUNAN DI ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 51) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu perjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian konsinyasi. Pada Setiap p…

IMPLEMENTASI PENERBITAN PETA BIDANG TANAH DAN SURAT UKUR DALAM PENDAFTARAN TA…

Sri Hendrian Masri

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tana…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH

Susilawati

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH Susilawati Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Aceh menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf…

PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA GENOTIPE PADI (ORYZA SATIVA L.) INBRIDA F9 PAD…

Jamalul Hakim Z

Abstrak. Persilangan padi Sigupai dengan IRBB27 berguna untuk meningkatkan kualitas padi Aceh, maka dihasilkan benih Inbrida F9 melalui seleksi agronomi dan molekuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil beberapa genotipe padi Inbrida F9 pada lahan aerobik. Penelitian ini dilaksanakan di lahan Aceh Rice Research Institute, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Faktor yang diteliti adalah genotipe F9 hasil persilangan varietas Sigupai dengan IRBB2…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS…

Rahmat Nurhidayat

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau korporasi, secara yuridis tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku jika kerusakan lingkungan berdampak serius terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya…

KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK…

Akhyar Tarfi

KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK KONFLIK DI PROVINSI ACEH Akhyar Tarfi Ilyas Ismail Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang terlibat dan terdampak konflik di Aceh belum diatur secara khusus dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU 11/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan peraturan perundangan lainn…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KUALITAS MINYAK SEREH WANGI (CYMBOGON NARDUS L) DENGAN PENGGUNAAN NE…

Finka Afra Syahrul

Minyak serai merupakan minyak atsiri yang diperoleh melalui proses penyulingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis minyak serai wangi, lama penyimpanan dan interaksinya terhadap mutu minyak serai wangi (Cymbopogon Nardus L.). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hortikultura, Ilmu dan Teknologi Benih, Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, dan Analisis Kimia, Jurusan MIPA, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampa…

PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN …

Afza Suhendra

Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, peraturan tersebut salah satu yang menjadi patokan dan masih ada peraturan lainnya yang dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang diantaranya anak korban kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya para korban kejahatan seksual tidak mendapatkan restitusi tersebut.…


    SERVICES DESK