Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA D…

Darmawi Yusuf

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA DALAM KEADAAN TERTENTU Darmawi Yusuf ;, Adwani ; Muazzin ; M. Gaussyah ; ABSTRAK Keterbatasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur pidan…

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…


    SERVICES DESK