Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

HAK EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI N…

Miswardi

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian mengenai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksan…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KUE TRADISIONAL ACEH SECARA SEPIHAK OLEH PEMB…

PUTRI FARAH AZIRNA

Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ jika pembelian dilakukan dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Namun dalam praktiknya perjanjian jual beli kue tradisional aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan implementasi perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli kue tradisional aceh…

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK I…

Fitriani

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan dalam bentuk Keputusan Presiden, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan Amnesti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana mekanisme kebijakan pemberian amnesti dan apakah pemberian amnesti sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2021 sudah memenunhi rasa keadilan atau belum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai dasar hukum, mekanisme kebijakan tentang pember…

DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA PEUNULANG DI KABUPA…

Aufa Miranti

Hareuta peunulang adalah pemberian berupa benda tidak bergerak yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Pelaksanaan pemberian hareuta peunulang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Hareuta peunulang merupakan konsep hukum adat yang masih dianut masyarakat Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pemberian hareuta peunulang dilaksanakan secara damai dan sesuai ketentuan adat yang berlaku. Realita yang terjadi, ditemukan sengketa mengenai pelaksanaan pemberian hareuta…

PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO

Ridayani

-ABSTRAK RIDAYANI PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO (2022) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.,app. Dr.Darmawan,S.H.,M.Hum. Pelaksanaan Hibah Berdasarkan Hukum Adat Gayo adalah sebuah pemberian dari seseorang kepada seseorang yang lain, baik dilakukan kepada pihak keluarga m…

PENYELESAIAN SENGKETA HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN RNBAITUS…

GHAZI AHMAD TIJANI

Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hak Langgeh, merupakan hak untuk menyampaikan keberatan/mengajukan protes dari orang-orang yang harus diutamakan atau harus diprioritaskan terhadap suatu jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberadaan hak langgeh dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa hak la…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG …

DIAN RIZKI FONNA

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM FIKTIF OLEH NOTARIS Dian Rizki Fonna* Darmawan** Efendi*** ABSTRAK Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Namun dal…


    SERVICES DESK