Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…

Shintya Netria Putri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI K…

MEUTIA KHUMAIRA

ABSTRAK MEUTIA KHUMAIRA, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI KOTA BANDA ACEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 54), pp., bibl. Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum.. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau dengan kata lain disebut kontrak haruslah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1366 menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG YANG DIS…

Rizky Aulia Fitri

Berdasarkan Pasal 186 UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan angkutan dengan penumpang, untuk menjelaskan faktor-…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMARNBARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAMRNL…

HASRA DIANA

ABSTRAK Hasra Diana, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM LAYANAN EKSPEDISI PT GLOBAL JET EXPRESS (PT J&T EXPRESS) BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp., bibl., tabl., app. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang-barang setelah pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hati oleh p…

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

HAK EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI N…

Miswardi

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian mengenai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksan…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KUE TRADISIONAL ACEH SECARA SEPIHAK OLEH PEMB…

PUTRI FARAH AZIRNA

Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ jika pembelian dilakukan dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Namun dalam praktiknya perjanjian jual beli kue tradisional aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan implementasi perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli kue tradisional aceh…

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK I…

Fitriani

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan dalam bentuk Keputusan Presiden, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan Amnesti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana mekanisme kebijakan pemberian amnesti dan apakah pemberian amnesti sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2021 sudah memenunhi rasa keadilan atau belum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai dasar hukum, mekanisme kebijakan tentang pember…

DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA PEUNULANG DI KABUPA…

Aufa Miranti

Hareuta peunulang adalah pemberian berupa benda tidak bergerak yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Pelaksanaan pemberian hareuta peunulang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Hareuta peunulang merupakan konsep hukum adat yang masih dianut masyarakat Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pemberian hareuta peunulang dilaksanakan secara damai dan sesuai ketentuan adat yang berlaku. Realita yang terjadi, ditemukan sengketa mengenai pelaksanaan pemberian hareuta…


    SERVICES DESK