Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN…

Safia Ukhri

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Safia Ukhri * Yusri ** Teuku Saiful ABSTRAK *** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan tugas PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dimana PPAT diwaji…

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI KOTA SABANG

Sitti Nabila

Peradilan adat Mukim adalah salah satu peradilan adat yang diakui dalam lembaga adat Aceh. Mukim membawahi beberapa gampong yang di pimpin oleh Imuem Mukim. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menentukan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim yang dilakukan secara berjenjang. Aparat penegak hukum wajib memberikan …

PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK (SUATU PENELITIAN D…

SAHILIL WIZAR

Pasal 3 ayat (1) Point 2 huruf a dan b Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, disebutkan tentang besaran minimum yang harus dipenuhi oleh pemilik kepada penggarap tambak. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi khususnya petani tambak yaitu perselisihan pada saat pembagian hasil panen yang sangat berbeda dengan yang di atur dalam UU. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menghambat tidak terlaksananya ketentuan Undang-undang N…

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONE…

Muhammad Heikal Daudy

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONEL 1997 Muhammad Heikal Daudy Adwani Muazzin Darmawan ABSTRAK Indonesia adalah negara pihak konvensi ranjau darat antipersonel 1997 karena telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Sejumlah langkah inisiatif telah dilaporkan Indonesia pada tahun-tahun pertama pasca ratifikasi sesuai artikel 7 konvensi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai langkah yang dilakukan pemerintah g…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

HAYATUN MUSAYADAH

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa dip…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAM…

Fanny Hazrialita Harahap

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Berdasarkan putusan nomor 185/Pdt.G/2021/MS. Bna. Bahwa setelah perceraian antara bekas suami menjual rumah yang merupakan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari bekas istri dan telah dilakukan balik nama sertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sertipikat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan untuk…

STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASI OLEH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLA…

Thiya Warma Mezliya

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 20 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial atas tanah”. Namun ditemukan fakta bahwa te…

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HART…

Childa Meuthia

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HARTA WARIS (Penelitian di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh) Childa Meuthia* 2 Dr.** Dr.*** ABSTRAK Akta hibah wasiat merupakan salah satu jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Idealnya, pembuatan akta hibah wasiat dilaksanakan dengan tertib hukum, salah satunya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda penghibah se…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA (SUATU PENELITIAN DI KO…

Teuku Rahmatsyah

Notaris sebagai pejabat umum yang kewenangannya adalah membuat akta otentik, mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpan minuta akta tersebut sebagai bagian dari protokol notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Penyimpanan minuta akta tersebut dilakukan merupakan bentuk perlindungan bagi para pihak dan bagi minuta itu sendiri, yang mana minuta akta tersebut adalah arsip negara yang sudah seharusnya disimpan dan dirawat dengan baik …

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PELAYANAN AIR BERSIH ANTARA PDAM TIR…

Riska Wulandari

Pelaksanaan perjanjian antara PDAM Tirta Bengi dengan pelanggan, para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menjalankan prestasi sesuai apa yang diperjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebagai perusahaan jasa pelayanan sudah seharusnya memberikan layanan yang berkulitas. Namun, pelanggan masih mengeluhkan terkait pelayanan yang diberikan oleh PDAM dalam me…


    SERVICES DESK