Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN MEDIS…

YUSUF ABDILLAH LINGGA

Persetujuan medis dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 293 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan menyatakan Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan …

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SE…

MARTHUNIS MIRZA AULIA

ABSTRAK MARTHUNIS MIRZA AULIA ( 2024) PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 58), pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr, Mohd Din, S.H.,M.H. Alat bukti yang sering digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah keterangan saksi, dan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum. Visum et Repertum ada…

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM PEKERJAAN KONTRUKS…

Balqis Azizi Nazar

ABSTRAK Balqis Azizi Nazar, (2024) PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM PEKERJAAN KONTRUKSI DI KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53), pp., bibl. (Prof. Dr. Darmawan, S.H, M.Hum) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menetapkan prinsip-prinsip dasar di setiap tahap pekerjaan kontruksi, termasuk asas keterbukaan. Salah satu cara konkret untuk menerapkan asas keterbukaan ini adalah dengan m…

KEDUDUKAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOT…

Dara Sumayya

Kewajiban untuk hadirnya saksi dalam pembuatan akta otentik disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN). Dalam praktik, pegawai notaris menjadi saksi instrumenter karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUJN. Keberadaan saksi instrumenter membantu notaris dalam hal pembuktian saat ada persoalan hukum. Namun, kedudukan dan …

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK USAHA SHOWROOM MOT…

Muhammad farhan

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian itu mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dengan begitu, para pihak seharusnya menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, dalam kenyataannya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha showroom motor bekas di kota Banda Aceh masih ada pi…

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (SUATU PENELITIAN DI WI…

Raja Arief Alkautsar

ABSTRAK Raja Arief Al Kautsar, (2024) EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57). pp., tabl., bibl. (Prof. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum.) Sengketa tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penyelesaian sengketa tanah merupakan tantangan yang kompleks dalam sistem hukum di Indonesia. Mediasi telah muncul sebagai pendek…

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN…

Safia Ukhri

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Safia Ukhri * Yusri ** Teuku Saiful ABSTRAK *** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan tugas PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dimana PPAT diwaji…

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI KOTA SABANG

Sitti Nabila

Peradilan adat Mukim adalah salah satu peradilan adat yang diakui dalam lembaga adat Aceh. Mukim membawahi beberapa gampong yang di pimpin oleh Imuem Mukim. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menentukan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim yang dilakukan secara berjenjang. Aparat penegak hukum wajib memberikan …

PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK (SUATU PENELITIAN D…

SAHILIL WIZAR

Pasal 3 ayat (1) Point 2 huruf a dan b Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, disebutkan tentang besaran minimum yang harus dipenuhi oleh pemilik kepada penggarap tambak. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi khususnya petani tambak yaitu perselisihan pada saat pembagian hasil panen yang sangat berbeda dengan yang di atur dalam UU. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menghambat tidak terlaksananya ketentuan Undang-undang N…

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONE…

Muhammad Heikal Daudy

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONEL 1997 Muhammad Heikal Daudy Adwani Muazzin Darmawan ABSTRAK Indonesia adalah negara pihak konvensi ranjau darat antipersonel 1997 karena telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Sejumlah langkah inisiatif telah dilaporkan Indonesia pada tahun-tahun pertama pasca ratifikasi sesuai artikel 7 konvensi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai langkah yang dilakukan pemerintah g…


    SERVICES DESK