Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY…

GHIFARI HIDAYAT

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah selalu menjadi tugas penting bagi pemerintah. Sektor UKM ini kemudian dianggap sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia di era krisis moneter di mana karena keberadaannya, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tidak hanya memukul perusahaan skala besar, melainkan hingga ke pelaku usaha UKM. COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan, penghentian sementara produksi, hingga penutupan usaha y…

IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN …

MUAMMAR QADAFI

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum dapat menjamin bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah yang apabila tidak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah menandai bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan da…

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK OTORITAS PELABUHAN DALAM MENJALANKAN F…

Muhammad Akhiarullah

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelabuhan menjadi hal yang pelru menjadi pehatian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPP penyeberangan Ulee-lheue berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan data lapangan di temukan bahwa di pelabuhan penyeberangan Ulee-lheue menunjukkan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Dari sini penulis merasa adanya kesenjangan antara kondisi lapangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab otoritas. Tujuan penelitian ini ad…

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA UJUNG KAL…

FACHROZI. F

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwasanya Pembangunan dan Pemberdayaan dapat ditempuh melalui upaya pendampingan, Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Desa yang tugasnya ialah mendampingi desa, membina desa, serta membuat desa dampingannya menjadi lebih baik, Peran dari pada Pendamping Desa sangat penting …

PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN HUTAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE DALAM MENINGKATKAN …

NAUFAL ABDULLAH

Pengelolaan ialah sama dengan Manajemen, dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu maupun seni guna memenuhi tujuan tertentu. Ekowisata ialah gagasan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berupaya melindungi serta melestarikan lingkungan (alam serta budaya) serta mendorong keterlibatan masyarakat pada pengelolaan yang konservatif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitia…

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…

EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO UIW ACEH

RAIHANA

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga sdengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan kurang mampu daya 900 VA. Implementasi kebijakan subsidi listrik diketahui terdapat penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi listrik yang diberikan pemerintah melalui PT PLN (Persero) kepada masyarakat miskin dan kur…

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AC…

ANRI AZISMI

ABSTRAK Berdasarkan qanun nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal, DPMPTSP Aceh mempunyai tugas umum melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABU…

RAHMADI

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti…

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN

RASYA SUHAILA

ABSTRAK Penyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Di…


    SERVICES DESK