Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

OPTIMALISASI PEMBERLAKUAN E-PARKING DALAM MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT DI KOTA…

REVINDA WIRA SAHPUTRA

Program E-Parking menyertai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Smart Government di Kota Banda Aceh. Namun, masih banyaknya sistem manual terhadap pembayaran parkir yang tergolong perlu di perhatikan, baik itu yang resmi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh maupun lahan parkir tidak resmi dan ilegal serta diawasi oleh petugas parkir ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses terhadap optimalisasi pemberlakuan E-Parking dan dampaknya dalam mewujudkan Smart Government d…

ANALISIS IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEG…

Hauria

Penelitian ini mengkaji implementasi blended learning pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Puslatbang KHAN LAN RI Aceh. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mewajibkan instansi pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada CPNS untuk mengembangkan karakter ASN BerAkhlak, dengan nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Peran Lembaga Administrasi Negara (LAN) penting dalam mengembangkan inovasi administr…

EVALUASI SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF UNTUK MEMBANTU KINERJA PENGAWAS…

Putri Nabila

Kinerja anggota SKPP pasca dilaksanakannya sekolah dinilai belum mencapai tujuan yang diharapkan dan masih banyak program SKPP tersebut yang belum dijalankan hingga saat ini dan masih banyak anggota SKPP tidak ikut serta dalam membantu kerja pengawasan bawaslu. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif untuk membantu kinerja pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh dan melihat apa saja faktor yang mempengar…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PE…

YULI KHUSNIA

ABSTRAK Permukiman kumuh adalah permukiman masyarakat yang sudah mengalami penurunan tingkat kualitas layak huni yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Per…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY…

GHIFARI HIDAYAT

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah selalu menjadi tugas penting bagi pemerintah. Sektor UKM ini kemudian dianggap sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia di era krisis moneter di mana karena keberadaannya, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tidak hanya memukul perusahaan skala besar, melainkan hingga ke pelaku usaha UKM. COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan, penghentian sementara produksi, hingga penutupan usaha y…

IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN …

MUAMMAR QADAFI

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum dapat menjamin bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah yang apabila tidak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah menandai bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan da…

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK OTORITAS PELABUHAN DALAM MENJALANKAN F…

Muhammad Akhiarullah

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelabuhan menjadi hal yang pelru menjadi pehatian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPP penyeberangan Ulee-lheue berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan data lapangan di temukan bahwa di pelabuhan penyeberangan Ulee-lheue menunjukkan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Dari sini penulis merasa adanya kesenjangan antara kondisi lapangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab otoritas. Tujuan penelitian ini ad…

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA UJUNG KAL…

FACHROZI. F

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwasanya Pembangunan dan Pemberdayaan dapat ditempuh melalui upaya pendampingan, Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Desa yang tugasnya ialah mendampingi desa, membina desa, serta membuat desa dampingannya menjadi lebih baik, Peran dari pada Pendamping Desa sangat penting …

PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN HUTAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE DALAM MENINGKATKAN …

NAUFAL ABDULLAH

Pengelolaan ialah sama dengan Manajemen, dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu maupun seni guna memenuhi tujuan tertentu. Ekowisata ialah gagasan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berupaya melindungi serta melestarikan lingkungan (alam serta budaya) serta mendorong keterlibatan masyarakat pada pengelolaan yang konservatif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitia…

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…


    SERVICES DESK