Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS MANAJEMEN PEMELIHARAAN GEDUNG MENARA SENTRAL TELEPON MILITER BELANDA…

Dinda Septya Natasya

Kota Banda Aceh merupakan wilayah yang memiliki berbagai tempat yang dengan historis yang panjang atau dapat dikenal juga dengan cagar budaya, salah satu cagar budaya milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang menarik adalah Gedung Menara Sentral Telepon Militer Belanda. Gedung ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah masa kolonial Belanda yang memiliki nilai historis dan kultural penting bagi Kota Banda Aceh. Namun, kondisi gedung saat ini menunjukkan kerusakan yang cukup parah…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA MODEL PENTAHELIX DALAM PENANGANAN STUNTING DI K…

SALSA NAZHIFAH

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan salah satunya adalah masalah gizi, stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang dapat menyebabkan tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, yang diakibatkan kekurangan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun dan dikenal dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. Tingginya angka stunting di Kabupaten Aceh Besar sejak 5 tahun terakhir menandakan bahwa dib…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ELECTORAL GOVERNANCE: AKSESIBILITAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAGI PENYANDANG D…

SILVY AZHARI BR. TARIGAN

Pemilihan Umum merupakan wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang diinginkan, seluruh masyarakat tersebut termasuk didalamnya penyandang disabilitas dan lansia. Kunci utama keberhasilan Pemilu ialah akses menuju tempat pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Adapun permasalahan yang terjadi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dala…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR INPRES T…

Fika Rahayu

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini kehadiran pedagang kaki lima, yang mana lahan yang sudah disediakn pemerintah tidak dipergunakan dengan maksimal Aturan mengenai aktivitas berdagang bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Tetapi pedagang kaki lima bersikap tidak peduli dan memilih berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan, dampak yang terjadi ialah terhadap pengunjung dan kebersihan yang sangat tidaak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH

ZULHAKIKI

ABSTRAK Aceh yang merupakan provinsi yang menjunjung tinggi nilai dan syariat islam tidak menutup kemungkinan akan banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dibuktikan bahwa Aceh menempati posisi ke enam di Indonesia sebagai daerah darurat narkoba di tahun 2019. Banyaknya masyarakat yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Sehingga diperlukan adanya tindakan yang lebih intensif dalam mengawasi dan menindaklanjuti setiap pergerakan dari pelang…

EVALUASI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MENGELOLA COLD STORA…

NABELA SIFA NINGRUM

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan kelautan dan perikanan yang luar biasa. Industri perikanan dan budidaya berkembang pesat dengan produksi ikan yang tinggi. Untuk menjaga hasil perikanan tersebut diperlukan fasilitas cold storage yang memadai sebagai tempat penyimpanan. Namun, penggunaan dan pengelolaan cold storage di pelabuhan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas dan pemeliharaan yang kurang optimal. Ka…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN…

Riski Ade Irma Fatma Raudah

ABSTRAK Masalah pengelolaan sampah menjadi masalah yang cukup krusial dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk di Kabupaten Pidie. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi acuan dalam menangani persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie, dengan berfokus pada target pengurangan sampah, kerjasama dan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana d…

DYNAMIC GOVERNANCE: PEMBUATAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR DI KANTOR IMIG…

Naufal Murtadha

ABSTRAK Keterbatasan kuota antrian M-paspor menyebabkan penumpukan antrian bagi masyarakat. Pembuatan paspor disetiap bulan nya terus meningkat, masalah ini menyebabkan masyarakat harus mencari alternatif dengan mendatangi kantor imigrasi lain, yang berpotensi mengurangi efisiensi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Dynamic governance dalam pembuatan paspor melalui aplikasi M-paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh serta upaya yang dilakukan kantor …

RESPONSIBILITAS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENANGANA…

M. RIZKAL FAHREEZI

Reponsibilitas merupakan suatu konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk mempermudah partai politik dalam melakukan administrasi verifikasi menjadi peserta pemilu dan pengecekan keanggotaan partai dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai salah satu syarat …

KEWENANGAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PELESTARIAN NIL…

Hariana Alastawarni

ABSTRAK Majelis Adat Aceh adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk memelihara, melestarikan, dan mempertahankan tradisi dan kebiasaan Aceh. Pelaksanaan nilai budaya adat pemamanen pada pesta perkawinan masyarakat suku Alas menunjukkan bahwa acara ini merupakan bentuk kunjungan keluarga atau undangan kehormatan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat sekampung. Dalam tradisi ini, pihak yang diundang memberikan makanan kepada paman, sementara pihak yang mengundang menyertakan peu…


    SERVICES DESK