PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …
ABSTRAK
JIHAN NABILAH,
(2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 57) pp.,tabl.,bibl.
Nurhafifah, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TA…
Sertipikat hak atas tanah telah mendapatkan pengakuan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), namun meskipun telah mendapatkan pengakuan
dalam UUPA sertipikat tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum bagi
pemiliknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan
memberikan peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah
tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis putusan mahkamah agung terhadap objek sengk…