Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PE…
Andri Faisal
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** ABSTRAK Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terha…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
FORMULASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM H…
MUHAMMAD SHOBIRIN
FORMULASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW Muhammad Shobirin Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali ABSTRAK Di Indonesia kebijakan kriminal tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional, tindak pidana narkotika tentunya juga diatur diberbagai negara, baik yang menggunakan sistem hukum Cammon Law maunpun Anglo Saxon. Hal pe…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS POTENSI KARBON KAWASAN NIPAH (NYPA FRUTICANS WURMB) KECAMATAN SAMAT…
Teuku Muhammad Syahril Indra
ABSTRAK TEUKU MUHAMMAD SYAHRIL INDRA. Analisis Potensi Karbon Kawasan Nipah (Nypa fruticans Wurmb) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Di bimbing oleh ABUBAKAR KARIM dan DAHLAN. Ekosistem mangrove diketahui memiliki kemampuan diantaranya menyerap dan menyimpan karbon jauh lebih besar daripada ekosistem hutan tropis lainnya. Salah satu spesies mangrove yang dapat menyerap karbon adalah Nipah. Disamping itu vegetasi ini juga dapat mengatasi abrasi pantai maupun konservasi air dan tana…
- Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Banda Aceh -
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAM…
Fanny Hazrialita Harahap
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Berdasarkan putusan nomor 185/Pdt.G/2021/MS. Bna. Bahwa setelah perceraian antara bekas suami menjual rumah yang merupakan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari bekas istri dan telah dilakukan balik nama sertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sertipikat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan untuk…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SATUAN PENDIDI…
HAFIZ RAMADHANA
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindakan kekerasan fisik ole…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh -
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN JARIMAH MAISIR TRANSAKSI JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS D…
NUR RISKA SALSABILA
Berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Meskipun telah ada peraturan yang menga…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA…
Intan Nurul Izzah
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA) Intan Nurul Izzah* Dahlan** Ika Susilawati*** ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepenti…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO …
Sriyuli Hariati
KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG DIBUAT MELALUI KERJASAMA DENGAN BIRO JASA Sriyuli Hariati Dr. Dahlan, S.H., M.Hum_ Ika Susilawati, S.H., M. Kn ** ABSTRAK *** Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UUJN dan Kode Etik Notaris, namun dalam perkembangannya masih terdapat notaris yang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang menyimpang dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris khus…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGA…
Dila Ayunda
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Dila Ayunda Dahlan Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang mutitafsir mengenai tanggung jawab notaris setelah pensi…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya