Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT NUSANTARA SAKTI KANTOR C…

RAMA AGUSTIANINGSIH

ABSTRAK RAMA AGUSTIANINGSIH, (2022) PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT NUSANTARA SAKTI KANTOR CABANG BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 80) pp.,bibl.,tabl.,app. (Yunita, S.H., LL. M.) PT Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan konsumen berupa sepeda motor. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwaâ€â€¦

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SUATU P…

HARIS FADHILAH

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penja…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…

JANUAR RAMADHANA

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…

TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU P…

RAHMAT MAULANA

Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skri…

IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAL…

Asmadi Syam

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untu…

SISTEM INFORMASI SPASIAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS WEBSI…

Dicky Rizki Giatama

Pengembangan teknologi informasi memberikan dampak yang positif terhadap meningkatnya efisiensi dan efektifitas yang mandiri dan berkembang pada pada berbagai sektor salah satunya bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun, pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis masih tergolong rendah seperti kurang lengkapnya informasi mengenai UMKM yang disajikan pada website dari BAPPEDA Kota Banda Aceh. Kurang lengkapnya informasi yang disajikan tidak efektif dalam memprom…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PANGAN TANPA MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

LUTHFA RAIHAN

Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Namun pada kenyataannya peredaran pangan tanpa…

TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEB…

SARAH ATIQAH

Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) memberi pengertian tentang menyebarka n informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik, termasuk penyalahgunaan ITE. Pada kenyataannya, masih banyak orang yang menyalahgunakan media elektronik dalam menggunakan media sosial. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk meni…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYET…

AGUSTIAN PUTRA

Abstrak agustian putra , 2021 pertanggungjawaban hukum tindak pidana penggelapan oleh karyawan tidak menyetor hasil penjualan toko (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh) fakultas hukum universitas syiah kuala (vii, 55)., pp., tabl., bibl. dr. dahlan, s.h., m.hum. pasal 374 kuhp menyatakan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang, dihukum penjara selama-lamanya 5…

ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR …

MIFTAHUL AL AHYAR

ABSTRAK Miftahul Al Ahyar, 2021 ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala ( viii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H., M.H., M.kn Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) menyatakan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Dalam ra…


    SERVICES DESK