Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

RESPONSIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENGHADAPI BANJIR DI …

IRFAN FAJAR

Banjir merupakan salah satu bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Aceh Timur yang berdampak terhadap korban jiwa maupun harta benda. Penanggulangan banjir merupakan salah satu kewajiban BPBD Aceh Timur untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui Responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh Timur, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan bencana banjir. Teori yang digunakan adalah teor…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN …

FARAH DIANA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan…

PERAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DALAMRNPENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KE…

Yuli

ABSTRAK Berdasarkan peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen Pada Pasal 1 ayat (2) menjelasakan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda. Pasar tradisional berguna bagi masyarakat sebagai tempat mata pe…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA. BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI

T.Ridwansyah

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan …

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN …

AL IKHSANUL IQBAL

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalo…

PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN …

NABILA AMANATILLAH

Penanggulangan permasalahan kesejahteraaan sosial melalui kehadiran berbagai macam program bantuan sosial pemerintah baik yang bersifat tunai maupun nontunai nyatanya belum cukup efektif untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan program SLRT dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin pada dinas sosial kota banda aceh serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. …

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH …

MUHAMMAD AKMALUL HAKIM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administratif, yang meliputi penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu. Dalam realitanya, masih terdapat permasalahan yaitu iklim investasi dan bisnis di Kota Banda Aceh dinilai masih belum kondusif, hal tersebut dibuktikan dari r…

ANALISIS FAKTOR SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DI PROVINSI ACEH

MAHLIL RIZKI

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 55 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Namun realitanya Pemerintah Aceh dari tahun 2017-2021 mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Provinsi Aceh dan upaya apa saja yang dapat dil…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN QANUN JINAYAT SEBAGAI SOLUSI MENGATASI MAISIR DI KABUPA…

ILHAM A. HASAN

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang menjelaskan tentang larangan serta hukuman bagi pelaku dan penyedia maisir, berdasarkan data yang didapat dari media dan hasil observasi tentang permasalahan maisir khususnya game judi online, ditemukan bahwa pada tahun 2021 seorang remaja ditangkap karena menjadi penjual chip domino yang melanggar qanun jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan upaya Pemerintah Kabupat…

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM MENINGKAT…

PUTRI TANIA SASKIA DESKY

Dinas Pendidikan sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dari delapan standar nasional pendidikan, dua diantaranya ditemukan bermasalah di Aceh Tenggara yaitu pada standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara dalam me…


    SERVICES DESK