IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH MAS…
Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Percepatan pendaftaran tanah masyarakat miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan wajib di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan mengenai pelayanan pertanahan lintas kabupaten/kota. Sebaga…
KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKANRNSURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAHYA…
KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT
KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAH YANG TELAH
BERSERTIPIKAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA
Fauzan*
Eddy Purnama**
Ilyas Ismail**
ABSTRAK
Akta Jual Beli (AJB) merupakan dasar pendaftaran tanah. Dalam praktik di
Kabupaten Pidie Jaya masih ditemukan pembuatan AJB oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek yang ternyata
telah bersertipikat. Penggunaan SKT dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan
norma…
PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN …
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan serta kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur dengan tanah sebagai unsur utama, namun keterbatasan tanah negara menyebabkan pemerintah harus berhadapan dengan p…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS TERH…
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pemenuhan asas kontradiktur delimitasi pada saat pengukuran bidang tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah. Namun, pengaturan asas kontradiktur delimitasi masih kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.
Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturaan dan pemenuh…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
