Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

THE OBSCURITY OF LEGAL BASIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR DIGITAL BUSINES…

Farah Faizah

-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK

Yolanda Roza

ABSTRAK Yolanda Roza, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Dalam Pasal 63 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik pekerja dan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan (merger) perusahaan, atas pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pen…

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT MENABUNG GURU DAYAH DA…

Rais Akmal

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap minat menabung guru Dayah Darul Quran Aceh di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel yang digunakan berjumlah 70 responden. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel ku…

PENGARUH LITERASI DAN FUNDRAISING TERHADAP MINAT MASYARAKAT BERWAKAF UANG DEN…

Usmul Thayybah

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh literasi dan fundraising terhadap minat masyarakat berwakaf uang dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi pada masyarakat Aceh Besar. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang ber-KTP Aceh Besar. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini…

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN BATAS USIA MENIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR …

DITA NABILA JANIA LISWAN

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun pada kenyataanya masih terdapat beberapa kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Kutapanjang Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentan…

PROSEDUR STOCK OPNAME PERSEDIAAN PADA KOPERASI INOVAC

Alya Maghfirah

-

ANALISIS YURIDIS STATUS HAK TANGGUNGAN DALAM QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Teuku Akbar Lazuardi

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan usahanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini untuk menjamin pengembalian pembiayaan dari perbankan tersebut diperlukan pembebanan hak tanggungan. Namun hak tanggungan tersebut belum ada pengaturannya dalam Qanun Lembaga Keuangan …

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS TERHAD…

Bahirah Safriadi

Hukum waris merupakan salah satu materi esensial yang diatur dalam hukum Islam. Kewarisan menurut Islam diuraikan secara komprehensif dalam nash Al-Quran dan Hadist. Di Indonesia, kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 menyebutkan bahwa anak perempuan seorang diri menjadi ashabah bi nafsih atau pewaris tunggal yang mampu menghijab pamannya. Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena menurut pendapat jumhur ulama anak pe…

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL…

Satianihda Umri

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes di Gampong Gue Gajah pada tahun 2021 dan 2022 sebagai pembanding dalam memenuhi prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendes Nomor 21 Tahun 2020, dan Permenkeu 201/PMK.07/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian adalah Pemerintah Gampong…

TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN PADA P…

ZULFITRIANI

Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Uu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Uu) mengatakan “Orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemunggutan suara dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyal Rp. 18.000.000”. Namun pada kenyataanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tindak pidana pemilu sudah 2 (dua) kali terjadi berturut-turut di kota Band…


    SERVICES DESK