Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY IN INDONESIA IN THE CONTE…

PANDU ADI SATRIO

Argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati tampaknya belum mencapai kesimpulan. Hal ini mendorong berbagai tanggapan dan sudut pandang dari para profesional hukum dan aktivis hak asasi manusia. Di banyak negara Asia, wacana hak asasi manusia internasional dan perjanjian yang ditujukan untuk penghapusan mungkin terbatas dalam efektivitasnya dan dicap sebagai bentuk imperialisme budaya. Pemerintah di kawasan tersebut bersikeras bahwa peradilan pidana dan kebijakan kriminal harus ditentuk…

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP BANDA ACEH …

Dila Salsabila

UPAYA INDONESIA DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET CARBON NEUTRALITY PASCA KO…

Teuku Muhammad Soulthanarafif Aufa Iz azullah

ABSTRAK TEUKU MUHAMMAD SOULTHANARAFIF AUFA IZAZULLAH (2024) UPAYA INDONESIA DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET CARBON NEUTRALITY PASCA KONFERENSI TINGKAT TINGGI G20 BALI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 70), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LL.M G20 merupakan forum kerjasama internasional beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dimana anggotanya bertanggung jawab atas sekitar 75% emisi gas rumah kaca global. Akibat dari masifnya penggunaa…

KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERKAIT PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MINUMAN KE…

Rizky Aryaputra

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf a dan huruf j Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “pelaku usaha berkewajiban: a) untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal; j) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan …

KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERKAIT PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MINUMAN KE…

Rizky Aryaputra

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf a dan huruf j Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “pelaku usaha berkewajiban: a) untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal; j) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan …

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (ANAL…

Wira Fadillah

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP JARIMAH DALAM DAKWAAN YANG TIDAK TERBUKTI (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna) Wira Fadillah* Mohd. Din** Azhari *** Abstrak Penjatuhan hukuman dan pemeriksaan kasus jinayat di Mahkamah Syar'iyah harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kenyataan dalam prakteknya, ada kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman di luar kerangka dakwaan dan tuntutan dari JPU, seperti pada putusan Nomor 15/JN/2022/MS.BNA. Penelitian ini bertu…

ANALISIS NILAI EKONOMI EKOWISATA DI TAMAN SAFARI GURUN PUTIH LESTARI KOTA JAN…

Anugrah Kudadiri

Provinsi Aceh memiliki potensi kebudayaan dan pariwisata yang terdiri dari 739 objek wisata (redaksi Rostanti pada tahun 2023 dikutip dari Disbudpar Aceh). Salah satu ekowisata yang ada di Aceh adalah Taman Safari Gurun Putih Lestari (TSGPL). Taman safari tersebut berada di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar dengan jarak tempuh berkisar 50 km dari pusat Ibu Kota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh. Taman safari ini merupakan obyek wisata nasional yang merupakan Lembaga Konservasi Ex-situ & Pus…

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KE…

Atifa Ummikalsum

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS Atifa Ummikalsum Yanis Rinaldi Teuku Abdurahman Abstrak Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”, Dewan Kehormatan Pusat membatasi 20 akta perhari bagi Notaris dalam membuat akta…

ADAPTASI PETANI PADI SAWAH DALAM MENGHADAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM SERTA HUBU…

Teuku Rifqi Rafif

Sektor pertanian di Provinsi Aceh merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah sentral pengahasil tanaman pangan berupa tanaman padi. Salah satu kecamatan di provinsi Aceh yang memberikan sumbangsih terbesar untuk produksi padi sawah adalah Kecamatan Indrapuri, yaitu mencapai 47.166 ton atau sekitar 15,83 persen dari seluruh produksi padi sawah yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun pada saat ini…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTI…

M. NIZWAR

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI AJARAN HAK ASASI MANUSIA M. Nizwar* Ilyas Ismail** Eddy Purnama*** Azhari**** ABSTRAK Pasal 28 huruf H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang¬-wenang oleh siapa pun. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan unt…


    SERVICES DESK