Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 45K/PDT.SUS-PAILIT/2025 TERKAIT KED…

CHASMAL HAQIQI

Kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) menjadi sorotan ketika tim kurator perusahaan tersebut menggugat PT Kencana Alam Putra dan Bank Mandiri atas dana Kerja Sama Operasi (KSO) yang diblokir. Dana sebesar Rp1,62 miliar yang tersimpan di rekening bersama dinilai kurator sebagai bagian dari boedel pailit yang harus dibagikan kepada para kreditur. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menegaskan bahwa dana KSO bukan bagian dari harta pailit, melainkan aset bersam…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE…

Resta Maulidya

ABSTRAK RESTA MAULIDYA 2024 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE BEKAS DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,60) pp., bibl.,tabl. (Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.) Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada…

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TE…

Rayyan Rizal Mubaraq

ABSTRAK RAYYAN RIZAL MUBARAQ, (2025) PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58). pp., bibl. (Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana membawa perubahan pada ketentuan tindak pidana perzinaan. Aceh memiliki peraturan yaitu Qanun Jinayat, yang mengatur …

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARA…

Dinda Aulia

ABSTRAK Dinda Aulia (2025) TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 74), pp., tabl., bibl. (Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.) Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarak…

PEMBEBASAN DENDA DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PPA WI…

NUR MUSFIRAH

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif Serta Denda Pajak Air Permukaan. Merupakan inofasi yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat, juga menarik antusias masyarakat untuk membayar PKB yang selama ini tertunggak.…

PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS …

CUT INDAH ATIKA RANI

ABSTRAK Cut Indah Atika Rani, (2025) PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Bna) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53) pp.,bibl.,tabl.,app. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M., H. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…

AQIL AL HANIF SELIAN

ABSTRAK AQIL AL HANIF SELIAN; 2025 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp, bibl, app. T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN KASUS PERAMBAHAN HUTAN KONSERV…

CUT FITRI MULIA

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh mengatur tentang kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk wajib melindungi dan menjaga Hutan Konservasi. Dalam hal ini terjadi penutupan lahan sekitar 1.748 hektar, di Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Singkil Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Yang disebabkan oleh kegiatan perambahan Hutan dan Ilegal Loging sehingga menyebabkan bencana ekologi serta kepunahan masif dari berbagai spesies flora dan fauna…

TINJAUAN NORMATIF KEABSAHAN SAKSI KELUARGA DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA…

AGRA BILAL RAMADHAN

Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) RBg mengatur mengenai siapa saja yang tidak dapat dijadikan saksi di dalam suatu perkara dalam hal ini saksi keluarga merupakan salah satu di dalamnya. Penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian perkara perceraian tetap dilakukan meskipun tanpa adanya suatu aturan yang mengatur dengan jelas mengenai penggunaan saksi keluarga dalam proses pembuktian perkara perceraian yang membuat keterangan dari saksi-saksi ini dipertanyakan kesubjektifitas…




    SERVICES DESK