Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN …
Filzha putri
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki kekuasaan dalam mengatur wilayah nya salah satunya mengatur dalam bidang ekonomi, banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi suatu daerah seperti kota Banda Aceh perekonomian Kota Banda Aceh juga mencakup dengan sistem pengelolaan pasar yang menjadi sebuah aset untuk pendapatan asli daerah,salah satu pasar tersebut adalah Pasar Atjeh yang sedang mengalami permasalahan penurunan pendapatan pedagang nya yang akan …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
POLA REKRUTMEN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP CALON LEGISLATIF DPRA TAHUN 2019
MUHAMMAD NAFIS ALBANJIRI
ABSTRAK Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menj…
- Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS WACANA DALAM KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI PROV…
M.FARHAN IDRIS
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang ada di Provinsi Aceh menimbulkan berbagai masalah dengan maraknya pertambangan tanpa izin tidak terlepas dari manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadikan mata pencahariannya dari kegiatan aktivitas tanpa izin sehingga menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Langkah utama yang harus dilakukan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengendalian penambangan emas tanpa izin di …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DALAM MENGOPTIMALKAN OBJEK WISATA KOT…
FATMA ZAHARA
Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenanganya dalam bidang pariwisata. Kota Banda Aceh memiliki potensi pariwisata yang begitu masif terutama didukung dengan alokasi anggaran yang cukup esensial dalam pembangunan sektor pariwisata. Sayangnya telah terdapat banyak pro dan kontra yang terjadi dilapangan, terutama berbagai bentuk degradasi mulai hadir mewarnai pariwisata di Kota Banda Aceh. Hingga berbagai keti…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DALAM PERCEPATAN PENURUNAN P…
Dara Ayu Chairunnisa
ABSTRAK Stunting merupakan suatu kondisi terhadap tumbuh kembang anak yang mengalami keterhambatan disebabkan oleh kekurangan gizi dengan waktu yang lama atau kronis, dimana gangguan gizi dapat terjadi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dimulai pada saat pembentukan janin selama 270 hari sampai dengan anak berusia dua tahun dengan hitungan 730 hari. Resiko yang disebabkan oleh stunting dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan daya produktivitas sumber…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENCEGAH PENANGKAPAN HIU YANG DILINDUNGI DI ACEH (S…
Teuku Ichlas Arifin
Panglima Laot ialah salah satu lembaga adat di wilayah Aceh yang memiliki tupoksi dalam mengarah dan mengkoordinasi komunitas masyarakat nelayan di Aceh yang dikembangkan berdasarkan Syariat Islam serta memiliki peran dalam bidang kelautan dan perikanan. Masifnya penangkapan hiu di Aceh serta diperjualbelikan membuat beberapa spesies hiu tersebut populasinya terancam meskipun berupa hasil tangkapan sampingan saja. Beberapa jenis hiu seperti hiu martil (Sphyrna leweni), hiu koboi (…
- Fakultas FISIPOL, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
POLITIK IDENTITAS UKEN DAN TOA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI KABUPATE…
Nauval Akbar
ABSTRAK Pada tahun 2017 Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan Pilkada serentak dengabeberapa kabupaten di Provinsi Aceh dan daerah lain di seluruh Indonesia. Adanyaaturan/regulasi mengenai Pilkada untuk Aceh yang diatur dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pilkada yang berkualitas akan melahirkapemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan mewujudkan kehendakmasyarakat. Namun dalam Pilkada berbagai isu dimainkan untuk memenangkakontestasi salah s…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya