Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROV…

YUSRIL YUDI SAFAAT

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Aceh memperlihatkan masih ada penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan provinsi Aceh, pemerintah Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan isu kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh untuk menurunkan kemiskinan melalui pengembangan wilayah transmigrasi desa Sigulai kabupaten Simeulue. Melalui kebijakan tersebut p…

DEGRADASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT LOKAL DI PUSAT KOTA KABUPATEN ACEH TENGAH

Zulaiha

Masuknya para suku pendatang ke daerah Kabupaten Aceh Tengah menyebabkan terjadinya dominasi ekonomi pada bidang perdagangan dan masuknya suku pendatang ke daerah ini juga menyebabkan terjadinya pembauran kebudayaan sehingga hal tersebut berimplikasi pada pergeseran budaya dan juga perpindahan masyarakat lokal dari daerah perkotaan menuju daerah pedesaan.Hal ini terjadi tentu disebabkan karena beberapa faktor tertentu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabk…

STRATEGI POLITIK PEMENANGAN PASANGAN MURSIL DAN TENGKU INSYAFUDDIN PADA PILKA…

IRMA SILVIYA

Pilkada adalah salah satu pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Pilkada langsung dan serentak juga merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan merupakan bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Salah satu Kabupaten di aceh yang mengikuti pilkada serentak yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang diikuti oleh 5 pasangan calon Bupati dan Waki…

KEBIJAKAN RESTITUSI: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAU DISKRIMINASI TERHADAP KA…

Syarifah Rabiatunnisa

Restitusi yang merupakan salah satu produk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bagian dari produk politik yang merupakan kebijakan Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang khusus untuk daerah Provinsi Aceh mengeluarkan peraturan daerah nya berupa Qanun jinayah yang tertuang di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun akar masalah nya yaitu apakah kebijakan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban atau bahkan menjadi bentuk diskrimasi ba…

FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP COVID-19RN(STUDI KA…

ARIZA DAMARA RIZKI

Diberlakukannya era new normal di tengah pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus menata kehidupan dan memiliki perilaku yang baru yaitu sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pada era new normal masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan segala kegiatan yang harus mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan. Namun dalam proses penerapan kebijakan tersebut, masih terdapat masyarakat yang enggan menjalankan proto…

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN JAM MALAM TERHADAP PEREKONOMIAN PARA PED…

AMELIA FRATIWI

Pembatasan jam malam merupakan suatu keputusan yang di ambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 pada BAB IX tentang penerapan jam malam Pasal 22 ayat 1 yang dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerapkan jam malam diwilayahnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini, untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Banda Aceh. Dengan adanya p…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA DALAM MENANGANI PENAMBA…

NURLISA

Tambang emas rakyat di Gunong Ujeun Aceh Jaya menimbulkan berbagai konflik masyarakat setempat dan banyaknya penambang-penambang liar yang berdatangan, untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengeluarkan kebijakan peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pengelolaan pertambangan emas rakyat serta untuk da…

KEMENANGAN SALIHIN DI DAPIL IV UNTUK DPRA PADA PEMILU 2019

KIKI REZEKI ADHA

Pemilihan Umum merupakan suatu proses dimana para pemilih dapat menentukan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Hal yang menarik bahwa kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh pada Pileg tahun 2019 dengan menghadirkan caleg pendatang baru yakni Salihin yang mampu meraih suara hingga 20.322 suara, perolehan suara tersebut juga menempatkan dirinya sebagai salah satu peraih suara terbanyak ditingkat DPRA. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fak…

SIKAP PEMERINTAH ACEH DALAM MERESPON PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN …

MHD REZA PAHLEWI

Vaksinasi COVID-19 adalah langkah yang dianggap sangat efektif untuk menghambat penularan virus Corona, yang mana virus Corona memiliki tingkat penyebaran dan kematian yang tinggi. oleh karena itu pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara gratis/tanpa biaya apapun yang harus ditanggung masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanggulangan terhadap Pandemi COVID-19 yang memiliki dampak secara signifikan khususnya terhadap perekonomian dan kesehatan yang berkepanjangan. Namun, upaya…

KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…

NAILA SASKIA

Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…


    SERVICES DESK