Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB…

NURUL RAUZAH

ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerj…

ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 RNTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH O…

ULFA LIDYA

Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalah…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TER…

MUTIA RAHMAH

Pencegahan dan penanganan stunting di Banda Aceh merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Aceh. Dalam peraturan Gubernur Aceh tersebut pada Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan stunting Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Aceh bebas stunting. akan…

LAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENG DALAM MENJAMIN TERSEDIANY…

MUHAMMAD HAFIZ FATANI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal (17) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat PDAM Tirta Keumuneng memiliki tujuan untuk menjamin kebutuhan air berkelanjutan bagi masyarakat Kota Langsa. Dalam realitanya, masih terdapat permasalahan yang terjadi terkait layanan PDAM Tirta…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

Nada Nafira Almanzani

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Namun realitanya, banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang enggan divaksin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota…

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM P…

Teja Pratama

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pe…

ANALISIS STRATEGI SATGAS DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

RAUZA TULMUNA

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki jumlah kasus positif COVID-19 cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di lingkup Provinsi Aceh, bahkan Kota Banda Aceh kerap masuk zona merah. Dengan jumlah korban yang terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti jam malam dan membatasi masyarakat dalam kerumunan ramai. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan di semua tempat keramaian. Keputusan …

ANALISIS PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG …

SAIFUL AKBAR

ABSTRAK Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediaannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis. Mulai dari air yang disediakan oleh dinas, air minum dalam kemasan, dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum isi ulang. Air minum isi ulang pun tak lepas dari pengawasan pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui da…




    SERVICES DESK