Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDA ACEH

AIRA RISKA

Banjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk…

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…

Mirza Sandani

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: FENOMENA PENUNGGAKANRNPEMBAYARAN PELANGGAN PERUSAH…

ALIF AMRU FASYA

Manajemenl PDAM Tirtal Mountala telahl memberikan pelayananl terbaiknya bagil seluruh masyarakatl Aceh lBesar. Biayal air bersihl yang diberlakukanl harus sesuail dengan dayal beli lmasyarakat, karenal air merupakanl kebutuhan primerl masyarakat yangl harus mampul disediakan olehl pemerintah. Tujuan lebih mendalam tentang kualitas pelayanan publik: fenomena penunggakan pembayaran pelanggan (PDAM) Tirta Mountala Cabang Siron Kabupaten Aceh Besar. Selain itu perlu mendapatkan pengaruh kua…

RESPONSIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENGHADAPI BANJIR DI …

IRFAN FAJAR

Banjir merupakan salah satu bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Aceh Timur yang berdampak terhadap korban jiwa maupun harta benda. Penanggulangan banjir merupakan salah satu kewajiban BPBD Aceh Timur untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui Responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh Timur, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan bencana banjir. Teori yang digunakan adalah teor…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROV…

Bela Safira

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini ad…

STUDI PERBANDINGAN EPISTEMOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

SATRIA GUNAWAN

ABSTRAK Epistemologi merupakan dasar ilmu pengetahuan sedangkan kebijakan publik merupakan suatu konsep, namun setiap konsep memiliki struktur epistemologis yang mempengaruhi bangunan aplikatifnya. Sehingga, teori kebijakan publik dapat diidentifikasi secara epistemologis. Penelitian perbandingan ini penting karena terjadinya imperialisme epistemologis yang ditandai dengan diakuinya epistemologi Barat sebagai kebenaran universal dan dianggap sebagai satu-satunya mode of knowing. Epistemologi…

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL…

Arifa Zahra

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pelayanan sosial dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 13. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pe…

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DI…

RIZKY ADLIANSYAH

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angku…

STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH…

MOCHAMAD JAELANI

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah …

IMPLEMENTASI PRINSIP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE…

FANDY KURNIAWAN

ABSTRAK Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Maka dari itu, Pemda Pidie Jaya merespon dengan melahirkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Pasal 68 huruf d menyatakan tentang pelaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bida…


    SERVICES DESK