Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL…

Arifa Zahra

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pelayanan sosial dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 13. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pe…

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DI…

RIZKY ADLIANSYAH

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angku…

STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH…

MOCHAMAD JAELANI

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah …

IMPLEMENTASI PRINSIP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PE…

FANDY KURNIAWAN

ABSTRAK Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Maka dari itu, Pemda Pidie Jaya merespon dengan melahirkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Pasal 68 huruf d menyatakan tentang pelaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bida…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENANGANAN DAMPAK PELEDAKAN OLEH …

Ferdila SY

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Ace…

PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB…

NURUL RAUZAH

ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerj…

ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 RNTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH O…

ULFA LIDYA

Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalah…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TER…

MUTIA RAHMAH

Pencegahan dan penanganan stunting di Banda Aceh merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Aceh. Dalam peraturan Gubernur Aceh tersebut pada Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan stunting Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Aceh bebas stunting. akan…

LAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENG DALAM MENJAMIN TERSEDIANY…

MUHAMMAD HAFIZ FATANI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal (17) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat PDAM Tirta Keumuneng memiliki tujuan untuk menjamin kebutuhan air berkelanjutan bagi masyarakat Kota Langsa. Dalam realitanya, masih terdapat permasalahan yang terjadi terkait layanan PDAM Tirta…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

Nada Nafira Almanzani

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Namun realitanya, banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang enggan divaksin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota…


    SERVICES DESK