Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…

AKIL RAHMATILLAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDA ACEH DALAM MENING…

INTAN RIZKIAH

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), Pasal 20 “Hak Pelindungan dari Bencana Untuk Penyandang Disabilitas, dan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun di atas pemerintah sudah membentuk tata kerja BPBD, akan tetapi keberadaan Qanun tersebut bagi penyandang disabilitas yang berisiko tinggi bencana…

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…

UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TER…

SITI MAWADDAH

MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa No 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut, seperti perserta tim esports mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDA ACEH

AIRA RISKA

Banjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk…

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…

Mirza Sandani

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: FENOMENA PENUNGGAKANRNPEMBAYARAN PELANGGAN PERUSAH…

ALIF AMRU FASYA

Manajemenl PDAM Tirtal Mountala telahl memberikan pelayananl terbaiknya bagil seluruh masyarakatl Aceh lBesar. Biayal air bersihl yang diberlakukanl harus sesuail dengan dayal beli lmasyarakat, karenal air merupakanl kebutuhan primerl masyarakat yangl harus mampul disediakan olehl pemerintah. Tujuan lebih mendalam tentang kualitas pelayanan publik: fenomena penunggakan pembayaran pelanggan (PDAM) Tirta Mountala Cabang Siron Kabupaten Aceh Besar. Selain itu perlu mendapatkan pengaruh kua…

RESPONSIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENGHADAPI BANJIR DI …

IRFAN FAJAR

Banjir merupakan salah satu bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Aceh Timur yang berdampak terhadap korban jiwa maupun harta benda. Penanggulangan banjir merupakan salah satu kewajiban BPBD Aceh Timur untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui Responsivitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh Timur, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan bencana banjir. Teori yang digunakan adalah teor…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROV…

Bela Safira

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini ad…

STUDI PERBANDINGAN EPISTEMOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

SATRIA GUNAWAN

ABSTRAK Epistemologi merupakan dasar ilmu pengetahuan sedangkan kebijakan publik merupakan suatu konsep, namun setiap konsep memiliki struktur epistemologis yang mempengaruhi bangunan aplikatifnya. Sehingga, teori kebijakan publik dapat diidentifikasi secara epistemologis. Penelitian perbandingan ini penting karena terjadinya imperialisme epistemologis yang ditandai dengan diakuinya epistemologi Barat sebagai kebenaran universal dan dianggap sebagai satu-satunya mode of knowing. Epistemologi…


    SERVICES DESK