Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA LON ASAN KECAMATAN L…

MIRA ALFATIKA

Partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan bagian dalam mendukung program kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Desa Lon Asan merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembah Seulawah yang tingkat partisipasi perempuann…

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN PASCA …

Muhammad Adam AY

Program Kartu Prakerja adalah program meningkatkan keterampilan karir dan kewirausahaan yang ditujukan bagi pencari kerja, buruh/pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan/atau buruh/pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan, program ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi dampak keterpurukan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat ketika Covid-19. Penelitian ini dilakukan guna menjawab tingkat Efektivitas Program Kartu Prakerja sendiri yang kerap dipertanyakan atas d…

IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN …

MUAMMAR QADAFI

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum dapat menjamin bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah yang apabila tidak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah menandai bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan da…

IMPLEMENTASI PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOMPLEKS PERKANTORAN COT TRIENG PIDIE…

Cut Sarah Fadilla

Kabupaten Pidie Jaya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan beternak. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat dari ternak, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan ternak dengan adanya Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang tata cara penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di kantor pemerintahan, tempat umum, lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya. Namun, sam…

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI EROSI SUNGAI KL…

AHMALIAN

Proses dan akibat dari bencana alam dapat mengancam keselamatan masyarakat luas, termasuk bencana erosi yang terjadi di Gampong Keude Padang. Dengan demikian proses pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah membentuk BPBD sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk …

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA SITUS BERSEJARAH DI ACEH

DONY IRAWAN SIREGAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa B…

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…

AKIL RAHMATILLAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDA ACEH DALAM MENING…

INTAN RIZKIAH

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), Pasal 20 “Hak Pelindungan dari Bencana Untuk Penyandang Disabilitas, dan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun di atas pemerintah sudah membentuk tata kerja BPBD, akan tetapi keberadaan Qanun tersebut bagi penyandang disabilitas yang berisiko tinggi bencana…

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…

UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TER…

SITI MAWADDAH

MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa No 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut, seperti perserta tim esports mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh…


    SERVICES DESK