Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN (SUATU PENELITIA…

Putri Cairaturrahmi

ABSTRAK Putri Cairaturrahmi, (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55). pp., tabl., bibl., (Dr. Nursiti, S.H., M.Hum.) Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa setiap orang di…

PENERAPAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT BANK SYARIA…

RAYHAN FADHIL

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya prinsip kehati-hatian. Pada kenyataannya PT BSI masih memiliki hambatan dalam menerapkan prinsip tersebut. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan penerapan penyaluran pembiayaan dengan aspek lingkungan hidup pada PT Bank Syariah Ind…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEWAJIBAN PELAKU USAHA MEMBERIKAN I…

Firdaus Fauzi

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”. Namun kenyataannya saat ini di Pasar Seutui pelaku usaha ayam potong tidak memberikan informasi yang jelas mengenai harga ayam potong sehingga tidak semua konsumen mendapatkan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai har…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PT. RAJA MARGA ATAS PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT L…

TEUKU AMARA BITTAQWA

ABSTRAK Teuku Amara Bittaqwa, 2025 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PT. RAJA MARGA ATAS PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) tabl.,bibl.,app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Pencemaran lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam kelestarian alam dan kesehatan m…

KEKELIRUAN DALAM PENENTUAN KUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA PADA DAKWAAN (STUD…

Miftahul Jannah

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan identitas pelaku, kapan dan di mana peristiwa pidana dilakukan yang disusun secara cermat serta jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Namun dalam faktanya, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak tepat. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku menggunakan pasal pemerkosaan di mana seharusnya menggunakan pas…

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT ACEH TERHADAP JUDI TOGEL…

NAJWA ATIKAH

Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat Aceh memberikan dasar hukum terkait sanksi bagi pelaku perjudian, sementara Pasal 9 Qanun Acara Jinayat Aceh mengatur tata cara dan kewenangan penyidik kepolisian dalam penegakan hukumnya. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menangkap dan menahan tersangka, menggeledah dan menyita barang bukti, meminta keterangan saksi atau ahli, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TANPA SURAT IZIN MENGE…

AFRINA ANDRIYANA

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Pasal ini menjadi dasar hukum tentang wajibnya memiliki SIM. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang SIM, tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor dijalan tanpa memiliki SIM di wilayah hu…

TINJAUAN YURIDIS PENYERAHAN DIBAWAH PENGAWASAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NA…

MUHAMMAD ARIEF RAZZAQ

Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya Controlled Delivery berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, seperti potensi maladministrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan teknik Controlled Delivery dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan relevansi Co…


    SERVICES DESK