PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI…
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian dan perlu harmonisasi antara kedua peraturan tersebut guna mewujudkan penegakan hukum dalam hal kekerasan seksual di Aceh yang lebih efektif.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum …
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN RANSOMWARE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-U…
Kejahatan ransomware yang mengenkripsi data semakin mengancam keamanan cyber Indonesia, dibuktikan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional pada Juni 2024 yang melumpuhkan 210 instansi pemerintah. Sementara Pasal 30 ayat (1) UU ITE, Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 332 ayat (1) KUHP belum mengatur secara jelas tentang delik kejahatan ransomware secara eksplisit atau secara khusus.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kualifikasi delik terhadap ransomware menurut…
TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DAN TRANSMISI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR…
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menetapkan larangan pembuatan, peredaran, dan/atau penyebaran materi pornografi, termasuk melalui media elektr…
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILI…
Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memeiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurangan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak berusia 17-18 tahun yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi.
…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BATA (SUATU PENELITIAN PADA USAHA…
ABSTRAK
Furqan WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL (2026) BELI
BATU BATA (Suatu Penelitian Pada
Usaha Batu Bata Merah di Mukim Lambaro
Angan Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,
51), pp., bibl.
(Dr. M. Adli, S.H., MCL.)
Pelaksanaan perjanjian jual beli batu di Mukim Lambaro Angan, Kabupaten
Aceh Besar, sering menghadapi masalah wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh
praktik perjanjian yang umumnya bersifat lisan dan mengandalkan kepercayaan,
tanpa adanya d…
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT…
ABSTRAK
T.M AL-ALAM
DEWANTARA,
(2025)
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP
KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN
PADA UNIT GAWAT DARURAT (Suatu Penelitian
Di Rumah Sakit PT. Arun Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 66), pp., bibl.,app
(Eka Kurniasari, S.H., M.H.,LL.M)
Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian
yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung j…
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT ACEH TERHADAP JUDI TOGEL…
Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat Aceh memberikan dasar hukum terkait sanksi bagi pelaku perjudian, sementara Pasal 9 Qanun Acara Jinayat Aceh mengatur tata cara dan kewenangan penyidik kepolisian dalam penegakan hukumnya. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menangkap dan menahan tersangka, menggeledah dan menyita barang bukti, meminta keterangan saksi atau ahli, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam…
PERANAN DAN KEKUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAG…
Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mengatur bahwa temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana wajib dilaporkan kepada instansi berwenang dan dapat dijadikan dasar penyidikan. Laporan Hasil Peme…
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM KASUS INSES (SUATU PENELITIAN DI DINA…
Dalam 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut (UU TPKS) mengatur tegas tentang larangan hubungan seksual dalam relasi kekuasaan atau kepercayaan, termasuk dalam keluarga. Namun pada praktiknya, kasus inses masih kerap terjadi. Berdasarkan data penelitian, terdapat beberapa kasus yang ditangani, bahkan ditemukan korban yang mengalami kekerasan seksual secara berulang. Hal ini men…
