Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

COMPARISON OF THE APPLICATION OF HIJAB BANS IN FRANCE AND HIJAB COMPULSORY IN…

zalza mayu oktavian

-

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PEDAGANG RITEL (SUATU PENEL…

CUT LAYYA SANDANATASHA

ABSTRAK (Kadriah, S.H., M.Hum) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara spesifik definisi dari klausula baku, tetapi hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan pencantuman pada perjanjian atau klausula baku. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan penggunaan klausula baku, pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki kepastian hukum yang tepat terkait pengertian klausula baku. Di wilayah Kota Banda Aceh hingga saat ini terdapat beb…

FORMING REGULATION FOR READINESS OF EMISSIONS REDUCTIONS PROGRAM IN ACEH, IND…

Tiara haji faradiba

-

WATCH GUARDIAN ON CHILD GUARDIANSHIP IN BAITUL MAL ACEH AND BALAI HARTA PENIN…

Fatya Pramesta Cahyani

-

LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL GRATIFICATION IN INDONESIA

ESY BUNGA INDAH PRATIWI

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam tindak pidana gratifikasi semakin berkembang tidak hanya dalam bentuk uang dan barang tetapi juga dalam pelayanan seksual. Layanan seksual digunakan sebagai transaksi dalam bisnis dan politik. Pemuasan seksual dalam perspektif internasional dikelompokkan menjadi “sextortion” atau pemerasan seksual. Pengaturan terkait sextortion di Indonesia diakomodir dalam bentuk pengertian luas bagian gratifikasi yang diatur dalam P…

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADA…

Adji Abdillah

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) ABSTRAK Adji Abdillah Mohd. Din * Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ** *** Pidana percobaan merupakan alternatif pemidanaan sebagai pengganti pidana penjara yang sudah lama diatur dalam KUHPidana Indonesia. Pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berdampak baik bagi terdakwa karena memiliki manfaat serta penerapan pidana ini sejalan dengan t…

THE LEGAL PROTECTION FOR WOMEN IN “JOINT PROPERTY” WITH REFERENCE TO CEDA…

Salsa Bila Rizki

ABSTRAK Salsa Bila Rizki 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PADA “HARTA BERSAMA” DENGAN MENGACU KEPADA CEDAW (Sebuah Penelitian di Mahkamah Syariah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (x, 102) hlm., tbl., bibl., Muhammad Ya’kub S.Ag., LL.M. Pembagian harta bersama diatur oleh hukum positif di Indonesia. Namun pembagian harta bersama di Aceh khususnya di Gampong Peurada dan Kabupaten Bireun cenderung menimbulkan ketidakadilan dan diskri…

GAMBARAN PERILAKU CYBERBULLYING PADA SISWA SMA DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA

Rya Zaiyana

Penggunaan media sosial telah menjadi suatu kebutuhan dikalangan remaja. Tingginya pengguna media sosial di kalangan remaja memicu peningkatan cyberbullying. Situasi ini sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa remaja, mengingat cyberbullying dapat meningkatkan tekanan emosional, depresi, harga diri rendah, kecemasan, isolasi sosial, dan performa akademik menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMA. Penelitian ini merupakan pene…

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGG…

Mukhsin

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Mukhsin* M. Gaussyah** Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir*** ABSTRAK Pasal 316 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa” dan “kepala daerah mengajukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD …


    SERVICES DESK