Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 172/PID.B/202…

HUSNUL RIZAL

ABSTRAK HUSNUL RIZAL, 2021 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 172/PID.B/2020/PN.YYK TENTANG TINDAK PIDANA MEMAKSA MASUK KE RUMAH ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 71) pp, app, bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Berada di rumah orang lain secara melawan hukum dapat di pidana dengan Pasal 164 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/PID.B/2020/PN.YYK. Namun, unsurn…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHARNYANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNANRNDENGAN…

Nur Aisyah

Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa, “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang masih ditemuk…

PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE

Salsabila

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 24 telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah untuk penyelesaian jarimah khalwat, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa khalwat adalah salah satu perselisihan/sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Pidie, lembaga adat sangat berperan aktif…

PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA …

MUHAMMAD AFNAN

ABSTRAK MUHAMMAD AFNAN, (2022) PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA ADAT (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 54) pp.,bibl.,tabl,app (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyebutkan Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ata…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …

Rana Ulfah

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…

ASIMILASI RUMAH DALAM RANGKA PEMBAURAN NARAPIDANA DI DALAM MASYARAKAT (SUATU …

AHMAD FAHRIZAL

Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan, dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat serta memperoleh keterampilan. Namun, kenyataannya pada program asimilasi rumah dilakukan dengan menempatkan narapidana yang menjalani sisa masa hukumannya di …

PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN MEDIS DAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS …

Furqan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a). bantuan medis dan b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Anak korban tindak pidana pemerkosaan bukan hanya saja menderita kerugian materil tetapi juga menderita kerugian immateril yang pada dasarnya sulit untuk dilakukan pemulihan kembali. Undang-undang…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR …

SITI MARJANI SALSABIILA

Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutus bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini terdapat permasalahan berupa majelis hakim banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan serta menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan adanya disparitas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untutk menganalisis kek…

JARIMAH (TINDAK PIDANA) KHAMAR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU BUKANRNBERAGAMA ISL…

Rury Ophia Dista

Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud Cambuk 40 (empat puluh) kali”, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetap diatur dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (c). Qanun Jinayat telah mengatur sedemikian rupa, serta anca…

TINDAK PIDANA MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YAN…

DOPI PRANATA

Pasal 333 Ayat (1) KUHP yang mengatur barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. Selanjutnya Pasal 333 Ayat (3) KUHP berbunyi jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan …


    SERVICES DESK