Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1RNBAGI DIRI SEN…

Nur Azizah

Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Meski telah diatur tentang hukuman penggunaan narkotika golongan l bagi diri sendiri namun putusan masih berbeda beda antara satu dan yang lainnya, dalam perbuatan dan sanksi pidana sudah diatur, namun masih saja ditemukan pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUA…

USWATUL ZAKIAH

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya…

PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA…

Nanda Ayyasy Shalihah

ABSTRAK NANDA AYYASY SHALIHAH, (2022) PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66) pp.,bibl.,tabl,app (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penj…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM RESELLER ( SUATU PENELITI…

SAIFUL HARIS

Dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, namun pada praktik jual beli online sistem reseller masih banyak pelaku usaha reseller yang tidak memberikan dan/atau mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang pada postingan gambar barang yan…

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADA…

ZULFAN FAHNI

ABSTRAK Zulfan Fahni (2021) Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Namun dalam kenyataanya …

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (SUAT…

CUT MUNAWARAH

ABSTRAK CUT MUNAWARAH, TINDAK PIDANA PERCOBAAN 2022 PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.54...)PP.,tabl., bibl …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NOMOR 101/PID.SUS/2018/PN PLI…

ADRIANI FEBRINA

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim dalam hal kesesuaian pemilihan pasal terhadap kronologis kejadian dan penjatuhan pidana denda dibawah ketentuan minimum khusus dalam delik pembalakan liar serta untuk mengkaji aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil analisis Putusan No. 101/Pid.Sus/2018/PN Pli adalah hakim tidak memperhatikan fakta bahwa terdakwa tidak hanya melakukan “pengangkutan” tetapi juga “memiliki dan menguasai” kayu hasil hutan sehingga pasal y…

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI RN(SUA…

AVIS AFDIL SULTANI

ABSTRAK AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…

PEMINDAHAN NARAPIDANA ANAK DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KE LEMBAGA PEM…

HERNANDO AGUSTIAWAN

ABSTRAK Hernando Agustiawan, 2022 Ainal Hadi, S.H., M. Hum Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Narapidana Anak menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada Pasal 86 ayat (1) mengamanatkan bahwa apabila Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun namun belum selesai menjalani masa pidananya, maka Anak dipindahkan ke Lapas Pemuda. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa jika Anak telah berumur 21 (du…

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA SEC…

Milda Yanti

ABSTRAK PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA SECARA KUMULATIF DALAM KASUS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Milda Yanti (2022) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60),pp.,bibl.,tabl (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pidana Bersyarat diatur dalam Pasal 14 huruf a s/d 14 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana bersyarat ialah pidana dengan…


    SERVICES DESK