Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK HARRIS DWI PRASETYO, 2023 TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH SELATAN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi,S.H., M.Hum. Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah kekerasan seksual terhadap anak dengan uqubat ta’zir cambuk, penjara atau denda yang cukup berat namun pada kenyataannya di wilayah hukum P…
ABSTRAK SITI KAILA PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG (2023) MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 80) pp., tbl., bibl., app Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan An…
Rekaman elektronik dengan sistem tilang elektronik (E-TLE) yang mana pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh, bisa di pantau dari rekaman elektronik atau CCTV yang dipasang di beberapa titik lampu merah di Kota Banda Aceh. Rekaman CCTV ini berfungsi sebagai bukti yang sah untuk menilang pelanggar lalu lintas, yang mana di atur dalam Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran…
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak tanpa izin, dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penjual bahan bakar minyak tanpa izin. Berdasarkan penelitian, penjual bahan bakar minyak tanpa izin sudah dilakukan dengan baik namun masih belum efektif dalam penera…
ABSTRAK Ainal Hadi, S.H., M.Hum Larangan untuk melakukan penambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi; "Setiap orang yang melakukan Pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun, kenyataannya m…
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 368/Pid.B/2017/PN Mtp, Hakim memutuskan untuk mengabulkan dakwaan Penuntut umum yang dengan jelas bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim peradilan perdata, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbang…
Berdasarkan Pasal 365 KUHP ayat 1 menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan …
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Siamang tergolong dalam satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDE), namu…
ABSTRAK Almira Islamey, 2023 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK YAYASAN ATAU PANTI ASUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60) pp., bibl., app. Nursiti, S.H., M.Hum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/ PN.Dmk terdakwa dari kasus penelantaran anak adalah pemilik yayasan atau panti asuhan itu sendiri. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan a quo mendakwa te…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana, namun pada kenyataannya masih saja ada tahanan dan narapidana yang melarikan diri dimana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran peraturan tata tertib. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan dan…