Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM (NAHDLATUL ULAMA) DALAM PE…

AKMALLUDDIN

Organisasi Nahlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang bernafaskan Islam dan mempunyai peranan penting dalam mendukung dan mendorong terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakankebijakan syariat Islam, khususnya di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Salah satu wujud peranan penting organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pengawas terhadap penerapan dan pelaksanaan ajaran syariat Islam agar dapat terlaksana secara menyel…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL …

MONA MAULINA

Sumber daya manusia pada hakikatnya telah memegang peran terpenting dalam menciptakan cita-cita pembangunan nasional terkhususnya di daerah. Setiap d aerah yang memiliki sistem pemerintahan sudah tentu sangat membutuhkan SDM yang berkompeten. Maka berdasarkan hal tersebut dikeluarkan kebijakan pemberian tugas belajar yang tertuang dalam Peraturan walikota Sabang No 16 tahun 2015, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk m…

FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TE…

Wahyuni

Keadaan Indonesia yang sangat stabil membentuk tanah jauh lebih subur, maka dari itu cocok untuk ditanami beraneka bentuk tanaman. Salah satu model tanaman yang hidup dengan subur di Indonesia yaitu tanaman kopi, tanaman kopi adalah ragam tumbuhan yang amat banyak dilestarikan di Indonesia. Dataran Tinggi Gayo adalah satu daerah penghasil kopi arabika dan jenis kopi arabika yang dihasilkan kabupaten Aceh Tengah jauh lebih tinggi dibanding robusta. Peningkatan pada jumlah produksi kopi arabika…

CAPACITY BUILDING DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN …

Fahira Otrisya

Kinerja DPRA diukur berdasarkan persentase penyelesaian Qanun sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 53% (40 Qanun), dengan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 56% dari target yang telah ditetapkan 95%. Sehingga penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk melaksanakan capacity building untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga legislatif yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan secara efektif. Tujuan penelitian; 1) Untuk mengetahui, mempelajari, dan mengamati capa…

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI RUMAH SAK…

NABILA TASYA

ABSTRAK RSUD Cut Nyak Dhien merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Aceh Barat yang saat ini memiliki kelengkapan pelayanan kesehatan. Namun sampai saat ini RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh masih luput dari keluhan dan kritikan masyarakat terhadap pelayanan yang diberi. Keluhan dan kritikan tersebut disebabkan karena masih terdapat pelayanan-pelayanan yang kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Berkualitasnya suatu pelayanan dapat diukur apabila standar pe…

OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISB…

ALDIANTO

Pasal 203 Qanun No.5 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diantaranya menegakkan Qanun. Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Pasal 23 telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi termasuk prostitusi online. Dalam kenyataannya penegakan Qanun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belum Optimal karena masih ada prostitusi online yang terjadi di Banda…

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI EROSI SUNGAI KL…

AHMALIAN

Proses dan akibat dari bencana alam dapat mengancam keselamatan masyarakat luas, termasuk bencana erosi yang terjadi di Gampong Keude Padang. Dengan demikian proses pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah membentuk BPBD sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk …

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH ACEH TENGAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM TEMBAKAU

GIEYARA NAUFAL RIYUSA

ABSTRAK Aceh Tengah beberapa tahun belakangan ini banyak dari masyarakatnya yang membudidayakan dan mengolah tembakau sehingga lahirnya beberapa UMKM tembakau. Dalam hal ini ingin melihat kinerja dari pemerintah Aceh Tengah untuk pemberdayaan UMKM tembakau. Menurut Mangkunegara kinerja merupakan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang diraih seseorang dalam melakukan tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, atau merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan kese…

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA SITUS BERSEJARAH DI ACEH

DONY IRAWAN SIREGAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa B…

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…

AKIL RAHMATILLAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …


    SERVICES DESK