Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA SITUS BERSEJARAH DI ACEH

DONY IRAWAN SIREGAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa B…

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…

AKIL RAHMATILLAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDA ACEH DALAM MENING…

INTAN RIZKIAH

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), Pasal 20 “Hak Pelindungan dari Bencana Untuk Penyandang Disabilitas, dan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun di atas pemerintah sudah membentuk tata kerja BPBD, akan tetapi keberadaan Qanun tersebut bagi penyandang disabilitas yang berisiko tinggi bencana…

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN P…

M. HARIS RIEVANZA

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memenuni kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya merupakan instansi yang memberikan segala layanan terkait pendidikan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masya…

MODEL PELAYANAN PUBLIK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

TEUKU ARIANSYAH MULY

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk instansi kepolisian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, data dari Ombudsman Provinsi Aceh terdapat laporan mengenai permasalahan Pelayanan di Polresta Banda Aceh yaitu Masyarakat mengakses layanan publik namun dilakukan penundaan berlarut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui model dan faktor pendukung pelayanan…

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK OTORITAS PELABUHAN DALAM MENJALANKAN F…

Muhammad Akhiarullah

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelabuhan menjadi hal yang pelru menjadi pehatian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPP penyeberangan Ulee-lheue berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan data lapangan di temukan bahwa di pelabuhan penyeberangan Ulee-lheue menunjukkan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Dari sini penulis merasa adanya kesenjangan antara kondisi lapangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab otoritas. Tujuan penelitian ini ad…

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI GAMP…

PUTRI SARAH

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Kemudian dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan sala…

PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN HUTAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE DALAM MENINGKATKAN …

NAUFAL ABDULLAH

Pengelolaan ialah sama dengan Manajemen, dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu maupun seni guna memenuhi tujuan tertentu. Ekowisata ialah gagasan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berupaya melindungi serta melestarikan lingkungan (alam serta budaya) serta mendorong keterlibatan masyarakat pada pengelolaan yang konservatif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitia…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ASPEK I…

HAJAR SHARFINA

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untu…

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYE…

NAUFAL IKHSAN SIDDIK SILALAHI

Ombudsman Republik lndonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam me…


    SERVICES DESK