Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ACEH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN M…

AHMAD FURQAN KHAIRUDDIN

ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan, yang meliputi prasarana penangkapan ikan, prasarana pembudidayaan ikan serta prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah menyediakan cold storage…

ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN D…

Teuku Muhammad Johan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ialah lembaga yang memiliki tanggungjawab terhadap tugas-tugas dalam penanggulangan bencana banjir, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan daerah. Banjir di Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya terjadi, masyarakat mengalami kerugian baik dari sektor ekonomi dan material. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan oleh banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kine…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

MEMPERTAHANKAN KUALITAS AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISAB…

Azlya Salsabila Tamimi

Masyarakat disabilitas memiliki hak dalam menerima pelayanan juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berpartisipasi di lingkungan. Dalam pemberian pelayanan publik kepada para disabilitas tentu saja harus melihat aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMA…

RACHMAT YULIARDI

ABSTRAK Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kepemimpinan yang efektif selain memerlukan keterampilan manajerial yang baik, tetapi juga kemampuan untuk memotivasi dan membimbing pegawai ke arah pencapaian tujuan bersama. Pegawai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat di wilayahnya. Namun, banyak pegawai tidak disiplin dalam hadir dan bekerja sesuai dengan jam kerja y…

INOVASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MASALAH PENCEMARAN SUNGAI BERBASIS SOCIA…

M.Ramadhan Syahputra

Berdasarkan Pengujian Kualitas air Sungai oleh Tim Ekspedisi Nusantara Bersama perkumpulan Telapak Teritori Aceh pada 28-29 Mei 2022 yang mengambil sampel air Krueng Aceh dari empat lokasi berbeda meliputi segmen hulu dan hilir, yang didalamnya termasuk hilir adalah jembatan Beurawe Kota Banda Aceh, dalam pengukuran kualitas air ini didapati bahwa sungai krueng aceh tercemar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengel…

EVALUASI SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF UNTUK MEMBANTU KINERJA PENGAWAS…

Putri Nabila

Kinerja anggota SKPP pasca dilaksanakannya sekolah dinilai belum mencapai tujuan yang diharapkan dan masih banyak program SKPP tersebut yang belum dijalankan hingga saat ini dan masih banyak anggota SKPP tidak ikut serta dalam membantu kerja pengawasan bawaslu. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif untuk membantu kinerja pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh dan melihat apa saja faktor yang mempengar…

IMPLEMENTASI MODEL PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH

Nurjalina

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik seperti yang dipersyaratkan olehcw` hukum dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan dan Klarifikasi Informasi Publik. Sehingga penting bagi Mal Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan yang baik, transparan, sederhana, dan nyaman. Namun data yang di dapat berdasarkan…

COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PELA…

Nanda Maharita Ansa

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan adalah segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, dan pemberian pelayanan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan MENPAN-RB No. 23 Tahun 2017 tentang Pendirian Pusat Layanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Dalam era ekonomi gobal saat ini, collaborative governance merupakan salah satu jalur …

AGENDA SETTING KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PENERAPAN PARIWISATA HALAL

RIZKY MAULIZAR

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Provinsi yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” ini nampaknya serius menggarap wisata halal terbukti dengan keberhasilannya membawa pulang dua penghargaan World Halal Tourism pada tahun 2016. Sedangkan pada Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2019, Kota Sabang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling khas. Penerapan syariat Islam di Kota Sabang belu…

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDA …

Mega Suri Novianti

Partisipasi adalah peran seseorang atau sekelompok orang terhadap proses pembangunan dengan memberikan masukan berupa pernyataan atau berupa kegiatan gagasan, tenaga, waktu, keahlian, modal, bahan, serta pemanfaatannya dengan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan adalah serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan terdiri dari masyarakat, bangsa, dan seluruh kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud pada pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa, dan s…




    SERVICES DESK